www.gelora.co - Partai Bulan Bintang (PBB) menunjukkan sikap politiknya jelang Pilpres 2019. Dengan tegas, PBB menyatakan tak sudi mendukung Joko Widodo (Jokowi).
Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra menegaskan, sampai saat ini pihaknya memang masih belum menentukan sikap.
Akan tetapi, Yusril memastikan partainya tak akan memberikan dukungan kepada calon petahana itu.
Demikian disampaikan Yusril usai mendampingi tersangka kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Liquiditas Bank Indonesia (BLBI), Syafruddin Arsyad Tumenggung (SAT) di Gedung KPK, Rabu (18/4/2018).
“Itu kita belum putuskan ke arah mana, tapi kalau untuk dukung Pak Jokowi, PBB sudah mengatakan tidak,” tutur Yusril.
Kendati nantinya, lanjut ahli hukum tata negara itu, hanya ada calon tunggal, pihaknya tak akan bergeming.
“Kalau pak Jokowi calon tunggal ya PBB akan dukung kotak kosong. Itu sudah jelas,” lanjutnya.
Sementara, Yusril juga mengaku belum ada pembicaraan dengan Partai Gerindra untuk melakukan koalisi.
Akan tetapi, ia mengakui bahwa wacana PBB ikut gerbong Prabowo memang cukup santer.
“Gerindra sampai hari ini belum ada pembicaraan apa pun ya,”
“Walaupun banyak sekali wacana disebutkan mengenai hal itu, tapi belum ada keputusan apa pun yang kami ambil,” tukasnya.
Sebelumnya, beredar kabar Gerindra dan PKS sudah menandatangani surat perjanjian politik untuk Pilpres 2019 mendatang.
Dalam surat dimaksud, menyebutkan bahwa Gerindra akan memilih salah satu dari sembilan nama kader PKS yang disodorkan untuk menjadi cawapres Prabowo.
Meski mengklaim sama sekali belum melihat langsung surat dimaksud, namun Wakil Ketua Umum Partai Gerindra membenarkan kabar dimaksud.
Menurutnya, surat perjanjian politik itu adalah sebuah hal yang wajar.
Fadli juga menyatakan, menindaklanjuti surat itu, Gerinda akan segera menggelar pertemuan dengan PKS.
Pertemuan itu dilakukan untuk membahas lebih lanjut koalisi untuk mengusung mantan menantu Presiden Soeharto sebagai capres.
“Iya mungkin nanti. Minggu. Minggu depan lah,” kata Fadli di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/4/2018).
Kendati sudah menegaskan sinyalir koalisi Gerindra-PKS, Fadli menyebut, ketua umumnya itu masih harus menjalin komunikasi dan duduk bersama dengan mitra koalisi.
Selain itu, juga masih harus melakukan komunikasi dengan parpol lain dan bukan hanya dengan PKS.
Nah, salah satu parpol yang akan disasar adalah Partai Amanat Nasional (PAN) yang selama ini dianggap mbalelo dalam pemerintahan.
“Kalau nanti ada dengan yang lain kan lebih bagus. Dengan PAN kami juga jalin komunikasi, karena kan semua partai memiliki proses internal yang ada di masing-masing,” jelasnya.[psid]