Mayoritas Publik Setuju Presiden Baru Solusi Masalah Bidang Ekonomi, Hukum Dan Toleransi

Mayoritas Publik Setuju Presiden Baru Solusi Masalah Bidang Ekonomi, Hukum Dan Toleransi

Gelora News
facebook twitter whatsapp

www.gelora.co - Praktek diskriminasi dari penguasa masih dirasakan masyarakat di Indonesia.

Di bidang ekonomi, 43 responden dalam telesurvei yang digelar Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia atau Kedai Kopi menempatkan kenaikan harga kebutuhan pokok sebagai permasalahan teratas.

Selanjutnya banyak pengangguran (19 persen), kemiskinan (8 persen), kesejahteraan kurang merata (3,1 persen) serta sisianya menyebut sejumlah masalah lainnnya. 

"Pertanyaan tentang permasalahan ekonomi itu diikuti dengan, apa saran Anda agar Indonesia keluar dari masalah masalah tersebut?" ujar founder KedaiFoto, Hendri Satrio dalam keterangannya, Rabu (25/4). 

Pada lima jawaban teratas, responden menyebut menstabilkan perekonomian (33,1 persen), menciptakan lapangan kerja (22,8 persen), meningkatkan kesejahteraan masyarakat (11,9 persen), harus peduli dengan masyarakat (8,8 persen), dan pemerintah harus dapat mengatur pemerintahannya (4,1 persen). 

"Responden juga ditanya tentang, apakah memilih presiden baru adalah salah satu solusinya? 70,4 persen responden menjawab iya, 20 persen menjawab tidak, sementara 9,6 persen menjawab tidak tahu," papar Hendri. 

Direktur KedaiKOPI Vivi Zabkie mengatakan, pertanyaan yang sama juga diajukan untuk bidang hukum dan tolerasi. Pada bidang hukum, tiga besar yang disebut sebagai masalah adalah penegakan hukum, korupsi di mana- mana, dan tidak adilnya hukum di Indonesia. 

"Kembali responden ditanya, apakah memilih presiden baru adalah salah satu solusinya? 66,3 persen menjawab iya, 22,5 persen menjawab tidak, 11,2 persen menjawab tidak tahu," bebernya.

Sementara untuk masalah toleransi, terang Vivi, responden menyebut toleransi beragama yang sebagai masalah utama saat ini (27,7 persen). 

Survei yang dilakukan melalui telepon antara tanggal 13 hingga 16 April 2018 juga menanyakan kemungkinan memilih presiden baru sebagai solusi untuk masalah di bidang ini. 

"Pada masalah toleransi, 59,6 persen menjawab iya untuk pertanyaan yang sama, tidak (24,4 persen), tidak tahu (16 persen)," kata Vivi.

Telesurvei ini dilakukan terhadap 1033 responden usia di atas 17 tahun atau sudah menikah di 34 provinsi dengan Margin of Error (MoE) +/- 3,05 persen.[rmol]
BERIKUTNYA
SEBELUMNYA
Ikuti kami di Google Berita