www.gelora.co - Sejumlah anggota DPR menginginkan pemerintah benar-benar mendorong produksi bawang putih dari berbagai daerah, sehingga tidak bergantung kepada impor.
"Dari segi infrastruktur, lahan, suhu udara, kita punya semua, sehingga seharusnya tidak ada lagi alasan bahwa kita bergantung kepada impor bawang putih," kata Anggota Komisi IV DPR, Rahmad Handoyo di Jakarta, Jumat (20/4/2018).
Menurut politisi PDIP itu, bangsa Indonesia selayaknya bisa mengulang kesuksesan terkait swasembada bawang putih yang pernah dicapai pada tahun 1993 lalu.
Rahmad berpendapat, masih bergantungnya kebutuhan Indonesia dari impor merupakan akibat dari kesalahan pengurusan tata niaga impor komoditas tersebut.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Sulaiman Hamzah mendesak pemerintah agar dapat mengambil sejumlah langkah guna melindungi dan menggairahkan petani yang menanam bawang putih.
Langkah-langkah itu, ujar politisi Nasdem itu, antara lain adalah dengan melakukan standardisasi harga sehingga harga yang ditetapkan diterima dengan baik oleh petani maupun warga masyarakat yang menjadi konsumen.
Anggota Komisi IV DPR, Siti Hediati Soeharto meminta Kementerian Pertanian untuk memenuhi seluruh kebutuhan yang diperlukan petani bawang putih sebagai langkah untuk mewujudkan swasembada bawang putih pada 2021.
Politisi Golkar itu juga menginginkan badan penelitian dan pengembangan pertanian untuk bisa melihat berbagai wilayah di Indonesia yang berpotensi dan layak untuk ditanami bawang putih.
Sementara itu, Direktur Utama Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian Prihasto Setianto menyatakan, pihaknya telah menyiapkan bantuan benih dan paket bantuan usaha sarana dan produksi di dalam APBN.
Sebelumnya, perwakilan pedagang menemui Komisi IV DPR RI untuk mengadukan persoalan terkait komoditas bawang putih karena selama ini marak pemberitaan mengenai panen bawang putih lokal dan target swasembada tetapi selalu mendapat pasokan bawang impor.
"Sampai hari ini saya belum pernah menjual bawang putih lokal dan saya tidak pernah terima. Barangnya tidak ada, yang katanya panen itu mana buktinya kami itu butuh bukti bukan ngomong aja," kata pedagang dari Pasar Induk Kramatjati, Hajjah Khairul pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan perkumpulan pedagang bawang putih di kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (10/4).
Hajjah Khairul mengaku selalu mendapatkan kiriman bawang putih impor dan selama ini, menurut dia, pihaknya tidak pernah menjual bawang putih lokal.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi menyatakan akan memanggil lembaga terkait seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Satuan Tugas Pangan Polri dan Bulog.
Viva juga mendesak Satgas Pangan Polri mengusut tuntas tata niaga bawang putih, terlebih BPK menemukan sembilan kejanggalan niaga pangan. Ia juga menyayangkan bahwa pedagang tidak menerima pasokan bawang putih lokal sehingga menjual bawang putih impor di pasaran. [inc]