www.gelora.co - Ketua DPR Bambang Soesatyo atau disapa Bamsoet menyarankan wacana Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) mendatangkan sekitar 200 dosen dari luar negeri sebaiknya tidak buru-buru eksekusi.
Rencana Kemristekdikti itu bakal makin lancar dengan adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
Ia meminta kementerian yang dipimpin Mohamad Nasir tersebut melakukan pemetaan tentang kebutuhan setiap perguruan tinggi terlebih dahulu.
“Mengingat dengan banyaknya dosen asing masuk ke Indonesia dapat berdampak pada ketahanan nasional," ujar Bambang di Jakarta.
Politikus Golkar berlatar belakang wartawan dan pengusaha itu justru mendorong Kemenristekdikti untuk membenahi terlebih dahulu permasalahan-permasalahan terkait dosen. Misalnya, persoalan fasilitas, sistem penggajian, model ketenagakerjaan dosen, serta ketimpangan sumber daya manusia (SDM) perguruan tinggi di perkotaan dan daerah-daerah di Indonesia.
Bamsoet juga menyarankan ke Kemristekdikti untuk mengadakan rapat bersama dengan Forum Rektor Indonesia (FRI) dan Asosiasi Dosen Indonesia (ADI). Tujuannya adalah mengkaji kembali wacana kebijakan tersebut dan memikirkan landasannya.
"Agar wacana kebijakan tersebut tidak menimbulkan permasalahan baru bagi pendidikan dan riset di Indonesia," ulasnya.
Selain itu, Bamsoet juga mendorong Kemenristekdikti mencari upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas dosen di tanah air agar fokus sebagai ilmuwan dalam kampus.
"Berikan dukungan dan pelatihan dosen secara berkala, sehingga perguruan tinggi di Indonesia dapat fokus dalam pengembangan riset di internal kampus serta menghasilkan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan zaman," terangnya.
Sebelumnya Menristekdikti M Nasir menyampaikan rencana pemerintah mendatangkan 200 dosen dari mancanegara demi mendongkrak reputasi pendidikan nasional di bidang riset dan teknologi. Fokus kebijakan itu adalah dosen untuk sains dan teknologi.[rmol]