www.gelora.co - 37.000 perusahaan kontraktor swasta bangkrut sebagaimana catatan Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) tidak mengherankan terjadi di negeri ini.
Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie Massardi mengatakan, pemimpin negeri ini dan jajarannya merupakan orang-orang yang berpaham neoliberalis.
"Karena kalau neoliberal seperti yang dijalankan sekarang ini memang hanya akan menguntungkan pemilik modal besar, sementara pemilik modal menengah kayak kontraktor kelas menengah ya mati aja," katanya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum III Gapensi, Bambang Rahmadi menguraikan bahwa catatan itu diperolehnya dari data penurunan jumlah anggota Gapensi dari sebelumnya sekitar 80.000 menjadi 43.000 anggota.
Bambang bilang hal itu terjadi karena pemerintah hanya memberikan 45 persen dari keseluruhan proyek infrastruktur kepada pihak swasta. Di sisi lain pemerintah memberikan 65 persen dari keseluruhan proyek infrastruktur kepada delapan kontraktor Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Kalau ekonomi ini kebijakannya hanya dua. Ikut pemilik modal atau berpihak kepada rakyat. Kalau ikut pemilik modal pasti lebih banyak keuntungan dinikmati yang di atas, investor luar negeri. Tapi kalau berpihak ke rakyat ya pasti akan untung banyak ya rakyatnya," lanjut Adhie.
Adhie menekankan negeri ini butuh sosok pemimpin yang lebih pro masyarakat kelas menengah ke bawah.
"Jadi menurut saya sih kalau jalan ekonominya mengikuti apa yang dilakukan oleh Rizal Ramli ya rakyat kita yang menengah ke bawah pasti akan lebih sejahtera lah dibandingkan dengan ekonomi yang neoliberal ya," terangnya.
Jiwa aktivis yang melekat pada diri menteri koordinator bidang perekonomian era Presiden Gus Dur itulah yang diyakininya bakal mampu menaikkan derajat hidup rakyat Indonesia. Karena sejak usia belia, pria yang akrab disapa RR itu selalu menentang kebijakan pemerintahan orde baru yang dinilainya tak berpihak kepada rakyat.
"Kebetulan yang memiliki keberpihakan itu kan lebih banyak aktivis. Orang pergerakan seperti Soekarno berpihak kepada rakyat, Gus Dur berpihak kepada rakyat, kemudian Rizal Ramli. Ketika bukan orang pergerakan, keberpihakannya kepada rakyat kan nggak ada," urainya.
Tak hanya di Indonesia,menurut Adhie, di seluruh dunia pun demikian. Seorang berlatar aktivis yang menjadi pemimpin selalu mengeluarkan kebijakan pro rakyat ketimbang pemilik modal, apalagi asing.
"Morales, orang gerakan memimpin Bolivia juga berpihak kepada rakyat. Dua pemimpin kita juga yang berpihak kepada rakyat juga kebetulan Soekarno, Gus Dur," sebut dia, mencontohkan.
Namun demikian, Adhie mengingatkan bukan berarti setiap orang pergerakan memiliki naluri keberpihakan kepada rakyat kecil. Karenanya masyarakat tak boleh salah memilih aktivis sebagai pemimpin.
"Lihat kualitas orangnya juga, track record nya juga. Rizal Ramli sejak mahasiswa sudah berpihak kepada rakyat, begitu juga Soekarno sejak mahasiswa sudah berpihak kepada rakyat, Gus Dur juga sejak muda berpihak kepada rakyat. Jadi ada track record nya itu. Nggak mungkin keberpihakan itu muncul dalam waktu yang tiba-tiba. Paling kan Pemilu berpihak kepada rakyat, setelah Pemilu ngga lagi," tutup Adhie.[rmol]