www.gelora.co - KPU melarang pemasangan gambar tokoh nasional yang bukan pengurus partai ataupun presiden terdahulu, termasuk Sukarno, dipajang di alat peraga kampanye. PDIP memprotes aturan tersebut.
"Menurut saya, sebenarnya terlalu berlebihan. Tidak harus mengatur sampai sedetail itu, kecuali kalau tokoh itu atau simbol itu dilarang, merupakan orang terlarang, partai terlarang, simbol terlarang, tidak boleh dipajang. Oke itu diatur," ujar Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/2/2018).
Larangan soal pemasangan gambar tokoh-tokoh di alat peraga kampanye itu tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Peraturan tersebut ada di Pasal 29 PKPU yang berisi tentang desain dan materi bahan kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP kabupaten/kota atau yang dicetak oleh pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Aturan itu menjelaskan parpol dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik.
Bagi Andreas, PDIP memiliki hubungan sejarah yang kuat dengan Sukarno. Dia sangat keberatan atas aturan tersebut.
"Ya kita merasa terganggu dengan larangan seperti itu dan mungkin juga kelompok-kelompok yang lain juga mempunyai idola atau afiliasi dan hubungan kehistorisan dengan Bung Karno atau tokoh lain juga mungkin terganggu dengan larangan yang tak punya alasan mendasar. Mengapa melarang tokoh untuk ditampilkan," protes Andreas.
Andreas lalu menyinggung pemasangan foto tokoh nasional dengan figur-figur lain. Menurutnya, ketimbang memajang gambar wajah tokoh lain, masih jauh lebih baik memasang gambar Bung Karno.
"Kalau misal kita lihat anak-anak muda mereka pasang fotonya Che Guevara. Jauh lebih relevan memasang fotonya Bung Karno di situ ketimbang memasang fotonya Che Guavara atau fotonya Madonna di situ," kata anggota Komisi I DPR ini.
[dtk]