www.gelora.co - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, membuka kemungkinan memasang perwira tinggi Polri atau TNI sebagai pelaksana tugas (Plt) Gubernur Papua.
Hal ini menyusul penetapan dua jenderal polisi menjadi Plt Gubenur untuk Jawa Barat dan Sumatera Utara. Masa jabatan gubenur di dua provinsi itu akan habis sebelum Pilkada digelar.
Ia akui, tindak lanjut dari penunjukan itu masih menunggu Keputusan Presiden (Keppres). Namun, kebijakan tersebut bukan berarti menunjuk langsung anggota aktif TNI atau Polri dari institusinya.
Bahkan, beberapa pejabat Eselon 1 atau Direktur Jenderal (Dirjen) di Kemendagri berasal dari TNI-Polri.
"Saya hanya baru bisa menyampaikan setelah usulan saya (disetujui) keluar Keppres, sudah. Jadi pengertian TNI-Polri aktif, Dirjen saya ada yang TNI-Polri aktif, masak enggak boleh?" kata Tjahjo usai rapat kerja bersama Menteri Perhubungan di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (30/1).
"Di Kemendagri itu ada polisi aktif, angkatan udara aktif, TNI AD ada. Tolong dibedakan," tambahnya.
Karenanya, Tjahjo berharap publik tidak keliru mengartikan kebijakan menunjuk Plt Gubernur berlatar TNI atau Polri.
"Ya, jangan diartikan dia TNI aktif. Tapi dia dalam fungsinya sebagai aparatur pemerintah, begitu loh," ucap Tjahjo.
Jika nantinya Keppres menyetujui usulan Plt Gubernur berasal dari TNI-Polri, Tjahjo tinggal memberikan tembusan kepada instansi terkait.
"Kalau dia Dirjen saya, ya begitu keluar Keppres, saya ada tembusan begitu saja. Tidak harus izin. Wong dia sudah masuk di tempat saya," tegas Tjahjo. [rmol]