www.gelora.co - Kapolri Jenderal Tito Karnavian sempat membuat pernyataan kontroversi tentang dua Ormas Islam, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Saat itu, Tito memerintahkan seluruh jajarannya untuk lebih memprioritaskan NU dan Muhammadiyah di banding ormas lainnya.
"Para Kapolsek wajib untuk di tingkat kecamatan bersinergi dengan NU dan Muhammadiyah, jangan dengan yang lain. Dengan yang lain tuh nomor sekian, mereka bukan pendiri negara. Mau merontokkan negara malah iya," ujar Tito saat bertemu Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Ma'ruf Amin, dalam acara 'Silaturahmi dan dialog kebangsaan dan Ulama PBNU dengan Jajaran Polri' di Serang, Banten, awal 2017.
Awalnya, Tito menginginkan agar NU dan Muhammadiyah bisa menyatukan pendapat jika berurusan dengan NKRI. Tito juga menekankan pentingnya membangun soliditas kedua ormas.
Tito juga menyebut, pihaknya siap bekerja sama dengan NU, baik di tingkat strategis dan di tingkat operasional. Bahkan, Tito mengaku, sudah memerintahkan bawahannya untuk membangun hubungan NU dan Muhammadiyah tingkat provinsi. Selain itu, juga membuat kegiatan untuk memperkuat para pengurus cabang di tingkat kabupaten/kota.
Menanggapi hal tersebut, Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto, menuturkan, pihaknya akan segera melakukan pertemuan dengan seluruh Ormas Islam. Pertemuan dilakukan untuk silaturahmi, sekaligus mengklarifikasi pernyataan tersebut.
"Nanti akan ada pertemuan dengan Organisasi-organisasi Islam. Ya, mau memberikan penjelasan. Kita silaturahmi. Itu sudah kejadian tahun 2016 (2017, -red), waktu itu kalau enggak salah ada MOU dengan NU. Saya waktu itu masih Kadiv Hukum, bahkan gambarnya viral ada gambar saya di situ," ujar Setyo di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (30/1).
Berikut potongan pernyataan Tito yang beredar:
"...boleh beda pendapat, tapi kalau bicara NKRI, Polri dan TNI harus jadi satu, kalau bicara NKRI harus jadi satu, enggak boleh tawar-menawar, kalau bicara NU-Muhammadiyah kadang-kadang mungkin beda pendapat, tapi kalau sudah bicara NKRI, NU dan Muhammadiyah harus jadi satu.
Demikian juga nasionalis, nasionalis boleh bertarung secara sehat untuk mendapatkan kekuasaan politik, tapi kalau bicara NKRI, mereka juga harus ikut dalam barisan kita, barisan Polri, TNI, ulama, mereka harus ikut juga.
Nah, untuk itulah, saya berhadap banyak kepada NU secara internal, saya mohon supaya jauh lebih solid, boleh ada perbedaan di manapun juga dalam satu organisasi, pasti ada klik itu biasa, klik sana, klik sini, itu biasa, di manapun juga, di kantor, di rumahpun ada klik kadang-kadang. Anak kita yang satu ikut ibunya, yang satu lagi maunya ke bapaknya biasa, tapi kalau sudah bicara rumah tangga ke dalam ke luar, semua harus jadi satu.
Nah, saya berharap NU makin solid, kalau NU solid, keluar, maka di bawahnya lagi tidak akan diambil orang, anak-anaknya.
Nah, dalam kaitan ini, saya pertama menawarkan kerja sama mungkin yang lebih sistematis, strategis, antara NU dan Polri. Kami siap untuk bekerja sama baik di tingkat strategis, kebijakan kita bikin MoU apa yang bisa kita kerjakan bersama, kami siap, di tingkat operasional sudah saya perintahkan.
Perintah saya melalui video conference minggu lalu, Rapim Polri, semua pimpinan Polri hadir, saya sampaikan tegas terhadap situasi saat ini, perkuat NU dan Muhammadiyah, dukung mereka maksimal. Semua kapolda saya wajibkan membangun hubungan NU dan Muhammadiyah tingkat provinsi, semua kapolres wajib membuat kegiatan untuk memperkuat para pengurus cabang di tingkat kabupaten/kota.
Para kapolsek wajib untuk di tingkat kecamatan bersinergi dengan NU dan Muhammadiyah, jangan dengan yang lain. Dengan yang lain tuh nomor sekian, mereka bukan pendiri negara. Mau merontokkan negara malah iya.
Tapi yang sudah konsisten dari awal sampai hari ini itu adalah NU dan Muhammadiyah, termasuk hubungan antara NU dan Muhammadiyah juga bisa saling kompak satu dengan lainnya. [kmp]