www.gelora.co - Partai Gerindra keberatan pejabat gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara dari polisi aktif.
"Karena itu di luar kelaziman alias aneh," tegas Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade kepada wartawan, Jumat (26/1).
Mendagri Tjahjo Kumolo sebelumnya mengusulkan dua jenderal Polri, yakni Irjen M Iriawan yang saat ini menjabat sebagai Asisten Kapolri Bidang Operasi sebagai Plt Gubernur Jabar, dan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin menjadi Plt Gubernur Sumut.
Keduanya akan mengisi posisi gubernur setelah masa jabatan Ahmad Heryawan dan Tengku Erry selesai. Usulan Mendagri dipertegas Kabag Penum Humas Polri Kombes Martinus Sitompul. Kata dia, Wakapolri telah menyampaikan ada dua perwira tinggi Polri yang akan dipercaya untuk memimpin sementara dua wilayah provinsi, yaitu Jabar dan Sumut.
Menurut Andre, Plt Gubernur sesuai kelaziman diduduki oleh pejabat sekelas direktur jenderal atau pejabat eselon I dari lingkungan Kemendagri. Selain itu, Pjs Gubernur juga bisa diisi dari pejabat di daerah tersebut.
Andre pun mengingatkan pasal 28 ayat 1 UU 2/2002 bahwa Polri diperintahkan untuk bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan dalam kegiatan politik praktis. Kemudian pasal 28 ayat 3 UU Polri yang menyebutkan bahwa anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.
"Kita semua tahu, ada perwira aktif yang ikut Pilkada Jawa Barat. Jangan sampai pengangkatan perwira aktif Polri ini memunculkan persepsi publik akan ada kecurangan dalam Pilkada nanti. Kesan seperti itu harus kita hindari," ujar Andre.
Apabila ada alasan kerawanan di Jabar dan Sumut, menurut Andre, hal itu bukanlah ranah pejabat gubernur, melainkan Polri dengan diback up TNI. Andre merujuk pula perintah Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bahwa TNI siap mem-back-up Pilkada Serentak 2018.
"Tidak ada manfaat Pj gubernur harus dari Polri, jangan sampai kami meminta Presiden Joko Widodo untuk menegur Mendagri. Sudahlah, jangan membuat kegaduhan, jangan membuat publik berpersepsi jelek terhadap masalah ini," ucapnya.
Di sisi lain, jika benar nantinya dua perwira aktif menjabat sebagai Plt gubernur Jabar dan Sumut, ia menduga sebagai bagian dari pemenangan Jokowi pada Pemilihan Presiden 2019 mendatang.
"Kita tahu suara di Jabar menyumbang 17,5 persen pemilih nasional. Kita tahu Jokowi kalah di Pilpres 2014 di Jabar. Kita juga tahu pemilih suara terbesar di pulau Sumatera adalah Sumatera Utara," papar tokoh muda Minang tersebut.
[rmol]