www.gelora.co - Usulan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang menunjuk dua jenderal Polri menjadi Penjabat (Pj) gubernur menimbulkan kegaduhan. Sejumlah fraksi di DPR mengkritik Tjahjo lantaran usulan tersebut dianggap berbenturan dengan Undang-undang Polri.
Tjahjo mengatakan, sebenarnya dua nama perwira aktif yang ditunjuk menjadi gubernur sementara itu merupakan usul dari Polri, bukan dari Kemendagri.
"Iya dong (diusulkan Polri). Tapi tertulis belum, baru lisan saja. Kan saya enggak nyomot orang, hasil rekomendasi," tutur Tjahjo, di Hotel Grandhika, Jalan Iskandarsyah, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (29/1).
Tjahjo heran isu ini bisa ramai, padahal Kemendagri tak pernah bicara. Catatan kumparan, pihak yang mengungkap pertama kali adalah Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Martinus Sitompul, yang menyebut, dua Perwira Polri akan menjadi Pj gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara.
"Siapa dulu yang pertama kali mengungkap? Kita tanggung jawab mengambil alih semua. Pak Kapolri enggak usah statement, saya saja," ucap Tjahjo.
Menurut dia, keputusan penunjukan dua Pati Polri itu juga belum final, termasuk soal penempatan Pj gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara. Ia menyayangkan kabar tersebut malah sudah membuat keributan, padahal belum ada keputusan.
"Tunggu Bapak Presiden, tunggu Istana. Kita kan menyajikan menu, masakan padang, banyak menunya. Soal ada makananya, enggak mungkin diambil semua lauk," ucap dia.
Sebelumnya, Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Martinus Sitompul menyampaikan dua jenderal polisi akan menjadi Pj gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara yaitu Iren Iriawan dan Iren Martuani.
"Informasi yang saya terima untuk provinsi Jawa Barat, pelaksana tugasnya akan diisi oleh As Ops (Asisten Operasi), Kapolri, Irjen Pol M Iriawan, dan untuk Provinsi Sumatera Utara, direncanakan Irjen Martuani Sormin yang menjabat sebagai Kadiv Propam Polri saat ini," ucap Martinus, di PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (25/1). [kmp]