www.gelora.co - Rencana Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menunjuk dua jenderal aktif Polri sebagai Plt gubernur justru membahayakan masa depan demokrasi di Indonesia.
Padahal, salah satu perjuangan reformasi 98 menjatuhkan Orde Baru adalah memberangus dwi fungsi ABRI.
Hal ini dikatakan Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane dalam keterangannya, Senin (29/1).
"Penguasa harus bisa menjaga independensi dan profesionalisme Polri dan jangan berusaha menarik narik Polri ke wilayah politik praktis. Apalagi hendak menciptakan dwi fungsi Polri," tegas Neta.
Menurut Neta, bukan hanya merusak citra dan membuat Polri juah dari profesional, rencana Mendagri itu akan menimbulkan kecemburuan TNI.
"Mendagri harus segera membatalkan gagasan liarnya itu," kecam Neta.
Mendagri semestinya paham bahwa Polri di tahun politik ini sangatlah berat, terutama dalam mengamankan Pilkada serentak.
"Assisten Operasi Polri yang akan dijadikan Plt Gubernur Jabar misalnya, tugasnya sangat berat untuk mengendalikan pengamanan Pilkada di seluruh Indonesia. Bagaimana dia bisa mengatasi kekacauan di daerah lain jika dia menjadi Plt Gubernur Jabar," ujarnya.
Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri Irjen Pol Martuani Sormin yang tugasnya harus mengawasi netralitas semua jajaran kepolisian di lapangan, juga malah ditarik menjadi pemain di Sumatera Utara. "Bagaimana keduanya bisa menjadi wasit yang baik," kritik Neta.
Neta kembali mengimbau sebaiknya Polri menolak usulan Mendagri itu agar tetap konsen menjaga keamanan Pilkada 2018, meski ada 10 perwiranya maju pencalonan.[rmol]