www.gelora.co - Wakil Sekjen Partai Demokrat Didi Irawadi meminta Presiden Joko Widodo menyentil Mendagri Tjahjo Kumolo soal penunjukan Irjen Mochamad Iriawan menjabat Pj Gubernur Jabar dan Kepala Divisi Propam Polri Irjen Martuani Sormin sebagai Pj Gubernur Sumatera Utara.
"Jokowi hendaknya ingatkan Mendagri untuk jaga marwah Pilkada Serentak 2018," kata Didi saat dihubungi di Jakarta, Jumat (26/1/2018).
Menurut Didi, kebijakan Tjahjo tersebut menimbulkan pertanyaan publik, di tengah sistem demokrasi yang ada. Mengingat, Pilkada Serentak saat ini tengah berlangsung.
"Patutlah banyak yang bertanya-tanya apakah hal ini untuk melindungi kepentingan calon-calon partai tertentu," ujarnya.
"Kebijakan ini akan berpotensi bisa mengganggu lahirnya demokrasi yang bersih dan fair karena bisa berimplikasi kepada potensi tidak netralnya aparat dalam mengawal dan menjaga demokrasi," tambahnya.
Apalagi, terang Didi, banyak pihak mengatakakan, tahun politik saat ini penuh dengan persaingan yang keras, sehingga wajar bila ada anggapan banyak kepentingan.
"Maka, tentulah kurang patut manakan ada pejabat polisi dijadikan Pj Gubernur," ujarnya.
Selain itu, Didi menegaskan, kekosongan jabatan sementara Gubernur sepatutnya diisi oleh pegawai negeri sipil juga.
Bagaimana pun, hadirnya aparat menjadi pimpinan daerah tidak bisa menjamin adanya sikap netral.
"Sebab bukan saja karena ada calon partai tertentu yang akan kontes Pilkada di Jawa Barat dan Sumatera Utara, tetapi juga ada anggota Polisi yang juga kandidat cawagub partai tertentu, khususnya untuk Jabar," jelasnya.
Oleh karenanya, Didi mengharapkan institusi Polri tetap menjadi pengayom dan pelindung masyarakat.
Sebab, lanjut dia, kelak publik menjadi curiga dan meragukan netralitas Polri pada pesta demokrasi yang akan datang.
"Maka niat baik Presiden Jokowi untuk senantiasa menjaga marwah pemilu yang fair, netral, dan adil akan terdegradasi oleh Mendagri Tjahjo Kumolo yang jelas kurang patut dan keliru. [tsc]