www.gelora.co - Persaudaraan Alumni 212 berencana menggelar diskusi triwulan dengan tema beragam. Mereka akan mengundang pemimpin negara dan instansi, dengan catatan, harus hadir tanpa boleh diwakilkan.
"Munas PA 212 ke-1 berketetapan, bilamana kami mengadakan kegiatan yang bersifat nasional, pimpinan nasional, para menteri terkait, kepolisian, dan berbagai instansi negara penting lainnya akan kami undang untuk dapat menghadiri dan tidak mengirimkan wakil," ujar Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif di Masjid Al-Ittihad, Tebet, Jaksel, Sabtu (27/1/2018).
"Setiap triwulan kami akan adakan acara dialog terbuka, antara rakyat dengan pemimpinnya, kami akan undang Presiden, Wakil Presiden, Kapolri, Panglima TNI, para menteri yang berkaitan dengan tema yang kita angkat untuk datang di acara tersebut," imbuh dia.
Slamet punya alasan pihaknya berkeinginan menggelar diskusi terbuka dengan mengundang pimpinan tinggi negara, seperti Presiden Joko Widodo. Menurutnya, pihaknya sudah lelah dipandang negatif.
"Kita sekarang bukan pada waktunya harus sembunyi-sembunyi kemudian dibidik, diikuti, diinteli, tapi ke depan kami akan terbuka. Kami akan terbuka, kami akan undang, kami sebagai rakyat punya hak untuk mengundang pemimpin kami datang dalam pertemuan kami yang terbuka untuk umat Islam dan media," tegas dia.
Dia menegaskan pihak yang diundang tak boleh diwakilkan. Dia menyebut pada saatnya pihaknya akan mengundang Presiden Joko Widodo untuk duduk bersama dengan para ulama, tokoh, serta aktivis 212 untuk membicarakan kehidupan bangsa Indonesia kini.
"Membicarakan menyelamatkan bangsa yang akan hancur, bagaimana menyelamatkan anak bangsa di tahun-tahun berikutnya di hadapan umat, di hadapan media," urainya.
Jubir FPI itu mengatakan PA 212 akan tampil secara terbuka tanpa rasa takut sedikit pun untuk mendiskusikan masalah-masalah kebangsaan dengan pimpinan nasional beserta jajaran. Menurutnya, di era sekarang, tak perlu lagi ada yang ditutup-tutupi.
"Bila pada saatnya nanti kami mengundang, para tokoh penting itu seyogianya dapat hadir secara elegan dan tidak mengirimkan wakilnya supaya tidak ada kebohongan dan misteri destruktif antara rakyat dan penguasa agar dapat ditemukan solusi bersama," pungkas dia. [dtk]