www.gelora.co - Partai Golkar cenderung dipimpin oleh sosok yang berdompet tebal. Hal ini dapat dilihat dari sosok-sosok yang menjadi Ketua Umum partai ini selama era reformasi berlangsung.
Mulai dari Jusuf Kalla, Aburizal Bakrie hingga Setya Novanto adalah politisi yang merangkap sebagai pengusaha.
Kekuatan modal pun diduga kuat akan menentukan pengganti Setya Novanto yang telah mendekam di rumah tahanan (Rutan) KPK, Jakarta Timur, sejak 19 November 2017.
“Kemungkinan lain tak terhindarkan adalah pengaruh kekuatan modal. Kalau begini, maka Golkar akan menjadi partai kartel,” ungkap akademisi asal Universitas Nasional (Unas), TB Massa Jafar, saat dihubungi Aktual, Senin (27/11).
Menurut Jafar, jika praktik kartel terbukti ada di dalam partai berlambang pohon beringin ini, maka hal ini akan mengembalikan memori publik tentang identiknya korupsi terhadap partai ini.
Pada awal era reformasi di akhir 90-an, sentimen ini kerap disematkan kepada Partai Golkar mengingat dominasinya pada era Orde Baru. Hal ini pun memunculkan wacana untuk membubarkan partai tersebut pada saat lahirnya reformasi.
“Ini merupakan krisis politik pertama Partai Golkar,” ujar Jafar.
Wacana pembubaran ini sendiri secara perlahan meredup dan Partai Golkar bahkan berhasil menjadi pemenang pada Pemilu 2004.
Jafar menyatakan jika kasus korupsi e-KTP yang melibatkan Setya Novanto merupakan krisis politik kedua bagi Golkar. Pada akhirnya, krisis Golkar kedua ini, menjadi pembenaran sejarah, bahwa Golkar memang partai korup.
“Partai yang hanya sekedar alat bagi penguasa atau perkumpulan para politisi yang tujuannya hanya untuk kepentingan pribadi dengan jalan menjarah kekayaan atau keuangan negara,” jelasnya.
Oleh karenanya, Jafar menilai jika semua kader Golkar harus mampu memilih sosok yang bersih untuk menjabat sebagai Ketua Umum, bukan hanya sekedar memiliki sumber modal yang kuat saja.
“Tetapi, dibutuhkan seorang tokoh yang memiliki visi, berintegritas, bersih, dan berakar ke bawah. Sehingga ia mampu membangun citra yang positif, sebagai citra partai politik pembaharu, yang mampu membersihkan partai dari lingkaran korupsi,” pungkasnya.[akt]