www.gelora.co - Tinggal hitungan jam, jelang rapat pleno DPP, jabatan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar akan berakhir. Novanto bakal diberhentikan sebagai Ketum karena berhalangan tetap setelah mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) KPK.
"Dalam rangka mengisi kekosongan kepemimpinan di tubuh Golkar karena ketum berhalangan tetap, maka dinyatakan berhenti. Karena tidak mungkin bisa mengendalikan Partai Golkar dari penjara KPK. Karena itu dia dinyatakan berhenti karena berhalangan tetap. Maka menunjuk kepemimpinan sementara," ujar Korbid Pemenangan Pemilu Indonesia I Partai Golkar, Nusron Wahid, di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Senin (20/11).
Kemudian, setelah itu tahapan selanjutnya juga akan dibahas dalam pleno, apakah menyepakati Plt Ketum atau Munaslub. Dua keputusan penting ini akan berimplikasi terhadap dinamika dan perjalanan Partai Golkar ke depan.
Nusron secara terang-terangan mendukung opsi untuk Munaslub. Karena menurutnya, legitimasi hasil Munaslub lebih kuat dibanding hanya menunjuk Plt Ketum secara definitif yang dinilainya bisa menimbulkan gejolak atau gelombang penolakan dari kubu yang kecewa akibat tidak terpilih.
"Saya berpendapat ini sebaiknya masa transisi untuk menyiapkan sampai munaslub. Kalau saya. Kenapa sampai Munaslub, karena Legitimasinya kuat. Supaya sewaktu-waktu sifatnya hanya Plt. Nanti kalau ada pihak yang kecewa nanti dia akan menciptakan Plt lagi, sama-sama menggugat ke Kumham nanti gugat lagi, gugat lagi," jelas Nusron.
Nusron memuji Airlangga adalah sebagai sosok baik yang bisa menjadi ketua umum Golkar. "Pak Airlangga itu punya peluang. Apalagi wonge (orangnya) bagus, habis ketemu Presiden, iya kan? Ya kalau soal itu, bagus wonge, kan njawani, kalem," pungkas Nusron.
Ketua Harian DPP Nurdin Halid secara legawa menyerahkan seluruh keputusan kepada rapat pleno nanti. "Rapat pleno maunya apa, rapat pleno mau Munas kita Munas, pleno mau Plt kita Plt," kata Nurdin, Senin (10/11).
Khusus untuk Plt Ketum, Nurdin melihat ada beberapa hal keputusan yang bisa diambil dalam rapat pleno, apakah setuju terhadap Plt Sementara ataukah Plt definitif. Apabila Plt definitif maka, kata Nurdin harus melalui forum Rapimnas untuk memilih Plt definitif.
"Kalau Plt sementara ketua harian langsung tapi kalau Plt definitif harus melalui Rapimnas, Rapimnas menunjuk tidak lagi ketua hariannya, tapi bisa siapa saja dalam struktur DPP, tentu tidak boleh kalau departemen. Itu Rapimnas diusulkan ditentukan oleh peserta Rapimnas antara lain DPD I seluruh Indonesia," terang Nurdin.
Lain hal dengan Nurdin, Ketua DPP Bidang Hankam Indra Bambang Utoyo menyampaikan bahwa pleno nanti tidak perlu menunjuk Plt Ketum. Karena Plt Ketum tidak diatur secara jelas di AD/ART partai.
Selain itu, tarik-menarik kepentingan dipandangnya akan memperkeruh situasi di Partai Golkar apabila menunjuk Plt Ketum. Meski demikian, ia berharap pleno nanti dapat memutuskan langkah Partai Golkar menuju Munas.
"Kalau saya sih tidak perlu Plt. Karena tidak diatur oleh AD/ART. Biarkan dipimpin oleh DPP yang kolektif kolegial. Saya sebetulnya sudah sepakat dengan Nurdin supaya kita tidak usah urus-urus Plt, banyak yang pengen jadi Plt. Harapan saya pleno cuma memutuskan Munas saja," tutur Indra.
Praktis, hampir keseluruhan elite politik partai memandang opsi Munas/Munaslub adalah jalan terbaik untuk mencari figur pemimpin baru Partai Golkar.
Sementara itu, pantauan di kantor DPP Golkar, pagi ini masih relatif sepi, baru ada Idrus Marham yang datang. Rencananya rapat pleno untuk menentukan plt ketua umum Golkar antara Idrus atau Nurdin Halid akan digelar siang nanti.
[kmp]