www.gelora.co - Beberapa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan upaya penangkapan terhadap Ketua DPR RI, Setya Novanto di kediaman pribadi Ketua Umum Partai Golkar itu, Jalan Wijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (15/11). Namun hingga kini, proses negosiasi masih berlangsung.
Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Syarifuddin Sudding mengatakan bahwa jika memang nantinya Novanto ditangkap dan ditahan oleh komisi anti rasuah, maka menurut dia, Novanto tak bisa lagi menjalankan tugasnya sebagai pimpinan tertinggi legislator di Senayan.
"Tentu yang bersangkutan tidak bisa lagi menjalankan tugas keseharian kan. Bisa dianggap ia berhalangan," katanya ketika dihubungi, Rabu (15/11) malam.
Terkait itu, Sekretaris Jenderal Partai Hanura ini menekankan bahwa mahkamah etik anggota dewan tentu akan menyikapi. Konkretnya, besok MKD akan menyelenggarakan rapat pimpinan dan rapat pleno.
"Besok kita akan agendakan Rapim dan pleno MKD. Di samping bahas laporan yang masuk, tentunya kita juga akan membahas perkembangan kasus Pak Novanto ini di KPK," bebernya.
Dipertegas apakah dalam rapat besok, MKD akan menonaktifkan pria yang akrab disapa Setnov itu dinonaktifkan sebagai Anggota, atau bahkan Ketua DPR RI, Sudding menjawab diplomatis.
"Kita belum tahu gimana perkembangan kasusnya. Apa upaya yang akan dilakukan KPK. Yang perlu kita lihat kan ada upaya jemput paksa sekarang. Nah nanti kita lihat perkembangannya," kata dia.
Sudding menjelaskan, mekanismenya, kalaupun ingin menonaktifkan atau melengserkan Setnov sebagai Ketua DPR RI, maka itu haruslah berasal dari Fraksi Partai Golkar sebagai partai asalnya.
"Karena UU MD3 mengatakan pergantian pimpinan di alat kelengkapan dewan maupun di DPR itu tergantung fraksinya," urainya.
Meski demikian, Anggota Komisi III DPR RI ini membenarkan bahwa bisa saja MKD mengeluarkan rekomendasi untuk menonaktifkan Novanto dari tampuk pimpinan politisi Senayan.
"Itu (rekomendasi penonaktifan Novanto sebagai Ketua DPR RI) yang saya bilang tadi. MKD besok akan rapat bicarakan itu, mengikuti perkembangan KPK," tukasnya.[rmol]