www.gelora.co - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, ternyata memiliki maksud terselubung di balik rencana PT Gojek Indonesia menjadi agen pajak, atau perusahaan penyediaan jasa (application service provider/AS2P).
Apa itu?
Gojek memiliki ratusan ribu sopir (driver) yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Di samping itu, ada mitra yang terkoneksi dalam layanan Gojek dengan jumlah yang juga tidak sedikit. Maka dengan demikian, kerja sama pemerintah gojek akan melibatkan banyak orang.
Sri Mulyani menyatakan, konsep ini akan dimulai dari layanan pajak. Sebelum masyarakat umum, maka kelompok pertama yang disasar adalah sopir dan mitra Gojek. Setelah terdata, maka selanjutnya diikuti dengan pemberian akses keuangan kepada yang membutuhkan atau dikenal dengan nama inklusi keuangan.
"Ini juga bisa memungkinkan memonitoring bagaimana pemerintah bisa dukung mereka seperti katakankah usaha rakyat, kredit usaha rakyat, kredit mikro, dengan kewajiban mereka untuk membayar pajak yang selama ini kan Rp 4,8 miliar menggunakan pajak final 1%," kata Sri Mulyani, di Kantor Pusat Ditjen Bea dan Cukai (DJBC), Jakarta, Rabu (8/11/2017).
Sri Mulyani telah sepakat usai diberikan penjelasan oleh CEO Gojek Indonesia, Nadiem Makarim, yang ingin berperan dalam sektor perpajakan. Khususnya bagi para UKM yang selama ini menjadi mitranya.
"Jadi kita akan lihat saja apakah kerjasamanya itu system by system yang kemudian bisa integrate atau kah cara yang lain," katanya.
"Saya akan menyerahkan ke tim teknis, karena saya tidak paham apakah itu artinya datanya langsung diimpor atau ada sistemnya langsung dipakai," tambah dia.
Lanjut Sri Mulyani, pihak Gojek juga menyampaikan aspirasi terkait dengan permintaan penurunan tarif pajak untuk UMK yang menjadi mitra jika sudah memenuhi kewajiban perpajakannya.
"Saya hanya berjanji bahwa kita akan terus melakukan pada tujuannya adalah untuk membuat usaha kecil menengah itu merasa comfortable dan merasa ada di dalam sistem yang formal," tukas dia.
[dtk]