www.gelora.co - Pusat Dokumentasi Sastra (PDS) HB Jassin sepakat menyerahkan pengelolaan PDS HB Jassin kepada Pemprov DKI Jakarta. Hal itu disepakati seusai pertemuan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Ketua Dewan Pembina PDS HB Jassin, Ajip Rosidi, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (2/11/2017).
Tawaran untuk menjadikan pengelolaan PDS HB Jassin di bawah pengawasan Pemprov DKI Jakarta sebenarnya juga terlontar oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Ahok saat itu menawarkan agar Pemprov DKI Jakarta mengambil alih PDS HB Jassin karena kesulitan pendanaan.
Namun, tawaran tersebut ditolak pihak PDS HB Jassin. Lalu, mengapa kini PDS HB Jassin lebih menerima tawaran Anies ketimbang Ahok?
Kepala Koordinator Pelaksana PDS HB Jassin, Ariyani Isnamurti, mengatakan, keputusan lebih memilih tawaran Anies dibandingkan dengan Ahok merupakan keputusan Ajip Rosidi.
Meski tak mengetahui secara spesifik pertimbangan yang diambil, Ariyani menilai, keputusan tersebut terkait dengan cara dialog yang dilakukan Anies.
"Itu kan semua keputusannya Pak Ajip. Kalau saya bilang mungkin trust (kepercayaan) ke Pak Anies," ujar Ariyani saat ditemui Kompas.com di PDS HB Jassin, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (6/11/2017).
Anies, kata Ariyani, melakukan pendekatan secara persuasif terhadap pihak PDS HB Jassin.
Selain itu, Anies bercerita bahwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu juga mendokumentasikan dan menyimpan karya tulis milik keluarganya. Ariyani menilai, kesamaan itulah yang membuat Ajip akhirnya memercayakan pengelolaan PDS HB Jassin kepada Anies.
Setelah diambil alih, nantinya semua koleksi buku dan pegawai yang ada di sana akan dikelola Unit Pengelola Teknis. Pemprov DKI Jakarta akan melakukan digitalisasi terhadap semua dokumen sastra di sana.
"Dia lihat mungkin cara Pak Anies menyampaikan, melobi, dan menceritakan bahwa Pak Anies mendokumentasikan karya-karya keluarganya, karya ayahnya. Pak Ajib lihat itu sehingga dia berharap kepada Pak Anies (terhadap pengelolaan PDS HB Jassin)," ujar Ariyani.
Kisruh PDS HB Jassin bermula ketika sejarawan JJ Rizal mengeluh soal Pemprov DKI Jakarta yang tidak lagi memberikan dana hibah kepada PDS HB Jassin.
Saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, Ahok mengaku sudah menawarkan mengambil alih pengelolaannya. Namun, kata Ahok, HB Jassin menolak tawaran itu.
[kmp]