www.gelora.co - Direktur Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti menyarankan agar Partai Golkar memberikan garis tegas terhadap proses hukum yang menimpa Ketua Umum Partai Golkar nonaktif, Setya Novanto.
Menurutnya, sangat tidak masuk akal jika Setnov terus menyeret-nyeret partai tersebut di tengah kasus korupsi e-KTP yang melilitnya.
“Harus ada pemisahan yang tegas antara Golkar sebagai organisasi dan Setnov sebagai individu. Kalau masih saling terkait begini kan tudingannya mengarah pada partai Golkar,” ungkap Ray kepada Aktual usai diskusi di Sekretariat PPK Kosgoro 57, Jakarta Selatan, Rabu (22/11).
Menurutnya, nama Golkar akan terus dibawa-bawa selama proses hukum ini berlangsung. Padahal partai berlambang pohon beringin ini harus berbenah dan bersiap diri untuk menghadapi beberapa perhelatan politik dalam dua tahun ke depan.
Ia pun menyebut tidak akan sulit memprediksi keterpurukan Golkar jika kondisi ini terus berlanjut.
“Padahal enggak ada keuntungan apa pun (yang diambil) oleh Golkar dari situasi ini. Justru yang terjadi adalah sebaliknya,” tegasnya.
Menurutnya, paling tidak Golkar harus segera melengserkan Setnov dari posisi Ketua Umum untuk terhindar dari dampak yang lebih buruk.
Hal senada pun diungkapkan oleh politisi senior Partai Golkar, Ridwan Hisyam. Di tempat yang sama, ia menegaskan jika seharusnya pengurus DPP Golkar memberikan garis batas yyang tegas untuk membedakan masalah hukum Setnov dan masalah organisasi.
“Harus (diberi garis tegas) dong, kalau tidak partai akan terseret-seret. (Partai Golkar) Harus lepas tangan,” tegas Ridwan kepada Aktual.
Ia sendiri mengaku sangat menyayangkan keputusan dari rapat pleno Partai Golkar, semalam (21/11). Keputusan tersebut disebutnya justru akan membelenggu kader-kader muda untuk memulai perubahan di tubuh partai tertua di Indonesia ini.
“Kenapa harus terbelenggu? Padahal anak muda itu jadi harapan ke depan karena mereka visioner dan komit terhadap perubahan,” jelas Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPR ini.
Namun, Ridwan menekankan bahwa lepas tangannya partai dalam proses hukum e-KTP yang melibatkan Setnov bukan berarti membuatnya sendirian dalam menghadapi KPK. Menurutnya, semua kader harus memberikan dukungan kepada Setnov secara pribadi.
“Organisasinya dilepas, tapi kita semua kader harus memberikan dukungan. Karena bagaimana pun dia sahabat dan mantan ketua umum kita,” tutupnya.[akt]