www.gelora.co - Penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2017 mengamanatkan agar menteri di jajaran kabinet kerja tidak menunjukkan perbedaan pendapat di depan publik yang berpotensi menimbulkan kegaduhan.
Demikian disampaikan Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) kepada wartawan di Kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (7/11).
"Sering anda mengkritik perbedaan pandangan menteri A ngomong, berbeda dengan menteri B. Karena itu kita ingin menghindari supaya masyarakat tidak bingung," tegas JK.
JK berharap dengan adanya Inpres, jajaran pembantu presiden itu baru bisa berbicara mengenai suatu kebijakan ke publik setelah dilakukan harmonisasi di kementeriannya masing-masing terlebih dahulu.
Menurut JK, Inpres tersebut sebetulnya sudah sering dibicarakan dalam rapat kabinet oleh Presiden. Bahkan, Presiden sempat menegur para menteri dengan nada marah karena adanya perbedaan pendapat tersebut.
"Karena lisan tidak mempan, ya (mengeluarkan) Inpres sekalian," kata JK.
Namun demikian, JK membantah jika adanya Inpres tersebut membuat praktik pemerintahan akan kembali seperti era Orde Baru yakni hanya menteri penerangan saja yang mempunyai hak berbicara.
"Ini beda, kalau dulu hanya Harmoko yang bicara, ini semua menteri boleh bicara, asal kalau mengeluarkan kebijakan bicara dulu dengan menteri terkait dan menteri koordinator yang memfasilitasi," tegas JK.
Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintahan. Salah satu amanat dalam Inpres tersebut yakni agar para menteri tidak menunjukkan perbedaan pendapat di depan publik sehingga berpotensi menimbulkan kegaduhan.
[rmol]