www.gelora.co - Ekonom Indonesia, Rizal Ramli secara terbuka memberitahu Presiden Joko – Widodo (Jokowi) jika arah kebijakan ekonomi Indonesia yang dilakoni oleh pembantu Presiden (Menteri) sedang menjerumuskan Presiden Jokowi.
Terlihat ditengah kesusahan daya beli masyarakat, Menteri Keuangan Sri Mulyani malah melakukan pengetatan dengan meningkatkan perpajakan hingga membuat industri dan ritel semakin lumpuh.
Lalu tidak cukup pada sisi pajak, baru baru ini Sri Mulyani juga menggiring revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Subtansi dari revisi itu yakni, pemerintah meminta bayaran atau pungutan pada sektor layanan yang mestinya didapat publik secara gratis sebagai imbal balik dari pembayaran pajak.
“Saya kadang-kadang prihatin apakan presiden mengerti apa nggak? Ini upaya dengan sengaja akan mengerogoti elektabilitas Jokowi,” kata Rizal di Jakarta, Rabu (1/11).
“Kalau rakyat tahu dia mau nikah kena biaya, mau cerai kena biaya, mau rujuk kena biaya, mau masuk universitas harus bayar pungutan uang pangkal. Uang semester harus bayar lagi. Pak jokowi ngerti ngak ini? Menterinya sedang berupaya buat mendongkel dia,” ungkap Rizal.
Menurut Rizal, tidak seharusnya pemerintah menghimpit kebutuhan mendasar rakyat. Mestinya saran Rizal, BNPB difokuskan kepada sektor sumber daya alam seperti migas, nikel, barubara bahkan pembenahan PNBP dari PT Freeport Indonesia yang dirasa selama ini tidak sesui jumlah selayaknya.
“Revisi ini dilakukan sembunyi-sembunyi. Mau melakukan kejahatan memang dilakukan sembunyi-sembunyi, kalau memperjuangkan kebemaran nggak perlu sembinyi-sembunyi. Mari kita lawan Udang-Undang pungutan yang nggak jelas ini. Berani sama yang besar jangan berani cuma pada rakyat kecil,” pungkas dia.
[akt]