www.gelora.co - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut keterlibatan partai penguasa ketika proyek e-KTP dimulai.
"Berani enggak KPK membongkar partai berkuasa dimasa itu? Berani enggak?" ujar Fahri ditemui di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (13/11/2017).
Fahri merasa heran dengan sikap KPK lantaran yang getol mengusut perkara korupsi e-KTP yang menjerat Setya Novanto (Setnov). Dia menduga jika selain Setnvo, KPK juga mengincar Golkar.
"Kenapa larinya ke Golkar? Kan Golkar bukan partai penguasa," lanjutnya.
Adapun dari perkara korupsi e-KTP, Fahri menerima informasi akan keterlibatan mantan Ketua Umun Demokrat, Anas Urbaningrum dan mantan Bendahara Umum Demokrat, M Nazarudin. Namun pengusutan terhadap keduanya, kini menguap.
"Partai penguasa kan waktu itu katanya mastermind-nya bendahara umum dan ketua umum, ya kan? Sekarang berani enggak? Jangan kami ditipu-tipu gitu," imbuhnya.
Lebih lanjut, Fahri menuturkan, arah pengusutan perkara korupsi e-KTP telah berubah. Kini KPK justru mengejar kerugian negara. Padahal, dari informasi yang Fahri dapat, tidak ada kerugian negara dalam kasus e-KTP.
"Mastermind-nya katanya berubah, sekarang dia bilang ada kerugian Rp 2,3 triliun. BPKP keluaran 10 November dibawah sumpah mengatakan, auditnya tidak ada masalah dalam harga. BPK bilang enggak ada kerugian. Ya kan, hanya persoalan kurang bayar beberapa miliar lah, kecil," pungkasnya.
[kml]