www.gelora.co - Apakah ada aliran dana korupsi E-KTP yang mengalir ke Partai Golkar? Menurut Wakil Sekjen DPP Partai Golkar, Sarmuji, tidak ada. Dia memastikan hal itu mengutip pernyataan Setya Novanto yang disampaikan beberapa waktu lalu.
"Berdasarkan pernyataan pak Novanto tidak satu sen pun masuk ke Golkar. Pak Novanto juga mengatakan bahwa dugaan kasus yang menimpa saat ini adalah urusan personal," ujar Sarmuji saat menjadi nara sumber talkshow 'Beringin Diterpa Angin' di Jakarta, Sabtu (25/11/2017).
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua DPD I Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Ahmad Doli Kurnia, Koordinator GMPG yang juga menjadi nara sumber pada acara tersebut. Namun mereka khawatir akan spekulasi dan persepsi atas hal tersebut bisa menggerus kepercayaan publik.
"Nggak ada aliran dana ke Golkar. Nggak ada itu," ujar Dedi saat menjawab soal spekulasi ada aliran dana korupsi E-KTP.
Seperti diketahui dorongan agar KPK menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada Setya Novanto disuarakan oleh ICW. Hal ini berkaitan dengan pemeriksaan Setya Novanto yang berstatus sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP.
"KPK penting menerapkan TPPU terhadap Setnov, karena ada dugaan uang-uang patut diduga uang yang diterima dari e-KTP dicampur dengan kekayaan-kekayaan yang lain," ujar peneliti ICW Donal Fariz di kantornya, Jalan Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (21/11/2017).
Menurutnya, KPK harus mengecek kembali hasil memeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Donald Fariz menjelaskan LHKPN Setya Novanto pada tahun 2015 sebesar Rp 114 miliar, padahal rumah Novanto sendiri ditaksir seharga kurang lebih Rp 200 miliar.
"KPK harus menelusuri langkah LHKPN itu dilaporkan secara benar atau tidak, mengapa demikian? Karena kalau dengar dari ahli itu rumahnya saja lebih dari LHKPN," ujar Donal.
KPK sendiri juga sudah mulai mengembangkan pemeriksaan terhadap KPK. Selain Setya Novanto, isteri dan anak-anaknya juga mulai dipanggil dan diperiksa. Bahkan isteri Setya Novanto dicekal untuk ke luar negeri.[tsc]