www.gelora.co - Wakil Gubernur DKI Jakarta mengaku mendapat lampu hijau dari Bank Indonesia (BI) soal program rumah down payment (DP) Rp 0. Menurut Sandi, BI menyatakan program itu bisa dijalankan.
"Belum bisa kami berikan update, masih memerlukan pembahasan lebih lanjut. Tapi intinya, alhamdulillah BI tadi menyatakan bahwa program ini bisa dilakukan, karena ada pengecualian, dan diharapkan program ini tetap mengacu pada prudential banking," kata Sandiaga di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (1/11/2017).
Sandiaga dan beberapa pihak terkait seperti Kepala Bappeda Tuty Kusumawati dan Kepala Kantor Perwakilan BI DKI Jakarta Doni P Joewono sore tadi mendiskusikan program rumah DP Rp 0.
Usai rapat, Doni mengungkapkan program tersebut akan digarap oleh 3 BUMD yaitu PT Jakarta Propertindo, PD Pembangunan Sarana Jaya dan PD Pasar Jaya. Ketiganya diminta Sandiaga membuat skema penganggaran.
"Tadi di-challenge sama Wagub supaya dia (3 BUMD) scheme-nya itu privat dulu. Privat itu kira-kira kalau dijual sama swasta itu mau nggak? Mereka kan BUMD, mereka yang kerjain. Dia akan mengolah scheme-nya, nanti kalau mentok baru subsidinya dari APBD. Sarana Jaya, Jakpro, satu lagi ada Pasar Jaya," terang Doni.
Doni menyebut program rumah DP Rp 0 ini bisa berjalan apabila skema anggarannya jelas, khususnya soal uang muka.
"Kalau Rp 0 itu kan harus subsidi. Nah subsidinya itu lagi dihitung. Scheme-nya itu lagi dicoba-coba. Kalau dibilang, bisa, tapi harus ada subsidi uang muka," ujar dia.
Saran dari BI, skema penganggaran program DP rumah Rp 0 harus jelas, termasuk para debitur yang diseleksi sesuai dengan persyaratan yang nantinya ditetapkan.
"Kalau saya bilang ada pengecualian. BI sama OJK (Otoritas Jasa Keuangan) kan mengawasi Bank. Jadi, ada namanya prudential banking. Jangan sampai bank membiayai tanpa berhati-hati. Jadi jangan sampai bank itu membiayai, terus debiturnya nggak selektif," tutur Doni. [dtk]