www.gelora.co - Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan penjelasan soal alasan utang pemerintah yang terus meningkat.
Per akhir September 2017, utang pemerintah mencapai Rp 3.866,45 triliun atau dalam sebulan naik Rp 40,66 triliun dibandingkan jumlah utang pada Agustus 2017 sebesar Rp 3.825,79 triliun.
Sri Mulyani mengatakan, kenaikan jumlah utang pemerintah terjadi lantaran adanya defisit anggaran. Tahun ini defisit diproyeksi 2,92% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
"Kalau defisit ya memang harus ada kenaikan," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/10/2017).
Jika dilihat dari awal masa kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) maka kenaikan total utang pemerintah mencapai Rp 1.261,52 triliun, dari 2014 yang sebesar Rp 2.604,93 ke posisi saat ini Rp 3.866,45 triliun.
Dalam denominasi dolar AS, jumlah utang pemerintah pusat di September 2017 adalah USD 286,57 miliar, naik dari posisi akhir Agustus 2017 yang sebesar USD 286,55 miliar.
Sebagian besar utang pemerintah dalam bentuk surat utang atau Surat Berharga Negara (SBN). Sampai September 2017, nilai penerbitan SBN mencapai Rp 3.128,46 triliun, naik dari akhir Agustus 2017 yang sebesar Rp 3.087,95 triliun. Sementara itu, pinjaman (baik bilateral maupun multilateral) tercatat Rp 737,99 triliun, naik tipis dari Agustus 2017 sebesar Rp 737,85 triliun.
Berikut perkembangan utang pemerintah pusat dan rasionya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sejak tahun 2000:
2000: Rp 1.234,28 triliun (89%)
2001: Rp 1.273,18 triliun (77%)
2002: Rp 1.225,15 triliun (67%)
2003: Rp 1.232,5 triliun (61%)
2004: Rp 1.299,5 triliun (57%)
2005: Rp 1.313,5 triliun (47%)
2006: Rp 1.302,16 triliun (39%)
2007: Rp 1.389,41 triliun (35%)
2008: Rp 1.636,74 triliun (33%)
2009: Rp 1.590,66 triliun (28%)
2010: Rp 1.676,15 triliun (26%)
2011: Rp 1.803,49 triliun (25%)
2012: Rp 1.975,42 triliun (27,3%)
2013: Rp 2.371,39 triliun (28,7%)
2014: Rp 2.604,93 triliun (25,9%)
2015: Rp 3.098,64 triliun (26,8%)
2016: Rp 3.466,96 triliun (27,9%) [tsc]