www.gelora.co - Pengamat Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam mengatakan dalam filosofi kebijakan utang yang dilakukan suatu negara, terjadi ketika dana penerimaan negara yang kurang dan di sisi lain anggaran belanja meningkat.
Akan tetapi, yang harus menjadi perhatian kemudian apakah penggunaan utang itu digunakan untuk sesuatu yang produktif atau tidak.
“Utang pemerintah, memang filosofi utang itu kan ketika dana penerimaan negara kita berkurang, lalu anggaran belanja kita meningkat dan persoalan penting yang harus kita lihat di sini soal penggunaan, dan akuntabilitas itu. Apakah utang itu benar-benar digunakan sesuatu yang produktif bukan konsumtif,” kata Roy di Jakarta, Senin (9/10).
Lebih lanjut, sambung dia, yang paling disesalkan masyarakat dengan meningkatnya utang di rezim pemerintahan Joko Widodo yang ditaksir akan mencapai Rp4.000 triliun karena tidak diikuti dengan pelayanan publik yang baik.
“Yang paling disesalkan rakyat ini kan bagaimana utang meningkat layanan publik tidak baik, kalau dia seiring kepentingan utang tadi dengan pelayanan publik dengan pemeritah maka masyarakat akan mengterti soal kebijakan utang itu karena penerimaan negara kita sedang kurang kemudian dibuka potensi utang,” ujarnya
Roy juga mengingatkan dengan potensi utang yang cukup pemerintah harus berfikir keras dengan mencari sumber-sumber penerimaan lain dengan memperluas pajak.
“Hanya kadang kala pemerintah harus bisa sering membuat konsultasi publik terkait perluasan cakupan pajak ini, sehingga tidak menjadi polemik yang akhirnya membuat kegaduhan, karena kurangnya interaksi pemerintah dengan masyarakat,” sesal dia.
“Dan bagaimana melihat kembali pengelolaan sumber daya alam (SDA) kita seberapa patuh sih perusahaan dalam membayar pajak dan royaltinya kepada negara,” pungkas Roy. [akt]