www.gelora.co - Semakin menguat, reaksi atas sikap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang tetap akan melanjutkan reklamasi Teluk Jakarta dengan mencabut moratorium reklamasi.
Tokoh masyarakat Betawi yang juga da’i kondang Ustadz Haikal Hassan, juga bersikap keras terkait kelanjutan reklamasi Teluk Jakarta.
Ustadz Haikal mengingatkan bahwa mayoritas warga DKI menolak reklamasi. Faktanya, pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dipilih mayoritas rakyat DKI karena menolak reklamasi. “Mayoritas orang DKI menolak reklamasi. Makanya pilih Anies dan Sandi. Kalo ente maksa reklamasi, masih punya nyali hadapi alumni 212?” sindir Haikal Hassan di akun Twitter @haikal_hassan.
Sebelumnya, Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan mengungkapkan bahwa tim Gubernur/Wagub DKI terpilih Anies Baswedan-Sandiaga Uno telah mendatangi kantornya untuk membicarakan masalah reklamasi Teluk Jakarta.
Menurut Luhut, pihaknya telah meminta agar tentang reklamasi tidak dibikin ribut. Luhut juga menanggapi pernyataan Anies yang sempat menyatakan tidak akan melanjutkan reklamasi. Menurut Luhut, keputusan pencabutan itu sudah melalui kajian yang benar. "Nggak ada itu gubernur. Keinginan itu dari atas. Bahwa ini sudah dilakukan kajian dengan benar. Kalau mereka bisa menunjukkan ada yang tidak benar," kata Luhut kepada wartawan (09/10).
Di sisi lain, komunikator Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean, menegaskan bahwa membangun Jakarta adalah domain kebijakan Gubernur DKI, bukan domain Kemenko Maritim.
“Membangun Jakarta itu domain kebijakan Gubernur, bukan Domain Kemenko Maritim. Saya sarankan Luhut ikut pilkada 2022 supaya bisa atur Jakarta. Kalau Pak Luhut menang Pilgub Jakarta 2022, barulah boleh tentukan reklamasi jalan terus atau tidak, karena memang itu hak Gubernur,” sindir Ferdinand di akun Twitter @lawanjokowi_.
Ferdinand juga mengingatkan, jika Menko Maritim memaksakan kehendak meneruskan reklamasi, maka hal itu sama saja dengan menginjak kedaulatan rakyat. “Luhut, jika memaksakan meneruskan reklamasi dengan memaksakan kehendak, maka Luhut sama saja menginjak kedaulatan rakyat,” tulis @lawanjokowi_.
Mengapa reklamasi Teluk Jakarta menginjak kedaulatan rakyat? “Luhut harus menghormati hak kedaulatan rakyat Jakarta yang sudah memilih @aniesbaswedan dan @sandiuno sebagai Gub/Wagub Jakarta dengan program STOP REKLAMASI. Demokrasi adalah kedaulatan tertinggi Rakyat. Jakarta telah memilih untuk menghentikan Reklamasi dengan memilih @aniesbaswedan dan @sandiuno,” tegas @lawanjokowi_. [ito]