www.gelora.co - Tersiar kabar hubungan Presiden Joko Widodo memasuki tiga tahun keduanya memimpin Indonesia, tidak harmonis. Tidak harmonisnya hubungan Jokowi - JK merupakan isu lama, yang dihembuskan ketika menjelang Pilkada DKI Jakarta atau tepatnya ketika Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)- Anies Baswedan bertarung untuk menjadi gubernur DKI Jakarta. Kedua tokoh ini mendukung jagoannya masing-masing. Namun Presiden menampik isu keretakan hubungannya dengan JK.
Selain itu, soal pembentukan Densus Tipikor keduanya juga berbeda pendapat. Presiden menyatakan mendukung pembentukan Densus yang dibentuk Polri, sedangkan JK menyatakan tidak setuju. Perbedaan pendapat ini dinilai sebuah sinyal retaknya hubungan keduanya.
Sinyal lain terlihat dari tidak hadirnya JK saat Presiden Jokowi bersilaturahmi dengan kalangan tokoh lintas agama.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengatakan, adanya informasi tidak harmonisnya hubungan Jokowi - JK merupakan isu yang sudah lama. Isu tersebut mulai dihembuskan ketika menjelang Pilkada DKI Jakarta atau tepatnya ketika Ahok - Anies bertarung untuk duduk di Jakarta 1. Karena keduanya masing-masing mendukung jagoannya yang berbeda.
"Intinya kepala negara dengan wakilnya tidak boleh berselisih. Mereka berdua harus kompak dan harmonis serta harus menjadi teladan," ujar Ujang kepada Harian Terbit, Jumat (20/10/2017).
Seiring Sejalan
Sementara itu, pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro berharap kabar tidak harmonisnya hubungan presiden dengan wakilnya adalah hoax alias tidak terjadi. Siti berharap keduanya menjadi dwitunggal yang solid dan tidak pecah kongsi sampai tahun 2019. Karena yang menjadi korban jika keduanya tidak harmonis adalah rakyat akibat panasnya ketegangan diantara keduanya.
"Artinya, sebagai RI 1 dan RI 2 mereka harus tetap seiring sejalan untuk merumuskan dan membuat kebijakan dan melangkah bersama," jelasnya kepada Harian Terbit, Jumat (20/10/2017).
Siti menuturkan, solid atau tidaknya dwitunggal Jokowi - JK sangat berpengaruh terhadap kinerja atau capaian-capaian pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya. Jika keduanya bersitegang maka dambaan rakyat mendapatkan kesehteraan dan hidup aman dan nyaman menjadi terganggu.
Ujang Komarudin mengatakan, jika pun benar Jokowi -JK kurang harmonis maka harus segera diselesaikan. Jika tidak maka keduanya bisa saling menyalahkan bahkan bisa saja saling jegal. Oleh karena itu tidak baik berselisih terus karena dampaknya merugikan bangsa ini. Ruginya pemerintah jadi terpecah sehingga dalam bekerja untuk mensejahterakan rakyat tidak kondusif.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarifuddin Hasan meminta Jokowi-JK lebih kompak dalam menjalankan pemerintahannnya yang masih terisisa dua tahun lagi.
“Kekompakan kabinet ini harus betul-betul lebih dievaluasi lagi, dan harus betul dibuat kompak,” kata Syarifuddin Hasan kepada wartawan di Jakarta, Jumat (20/10).
Menampik
Sebelumnya Wapres JK telah menampik kabar yang menyebutkan hubungannya dengan Presiden Jokowi tidak harmonis. Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa hubungannya dengan Jusuf Kalla saat ini tidak seperti yang dipersepsikan publik.
Jokowi menegaskan, isu yang berkembang bahwa hubungannya dengan JK tak harmonis usai Pilkada DKI 2017 tidaklah benar. Jokowi sampai saat ini masih bekerja bersama-sama untuk negara.
"Saya setiap hari ketemu dengan wapres, bertemu dengan Pak Jusuf Kalla. Setiap saat kita makan bersama. Jangan sampai ada isu-isu yang berusaha untuk memecah kita," ujar Jokowi dalam wawancara khusus yang ditayangkan Liputan6 SCTV dari Istana Bogor, Rabu (24/5/2017).
Terpisah, Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden, Bey Machmudin secara tegas menyatakan bahwa hubungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK) tetap harmonis.
Menurutnya, baik Jokowi maupun JK tetap berkoordinasi, meskipun keduanya berada di lokasi terpisah. Ketidakhadiran JK saat Presiden Jokowi bersilaturahmi dengan kalangan tokoh lintas agama, tidak berarti ada ketidakharmonisan.
“Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berkoordinasi untuk menjalankan tugas kenegaraan, termasuk ketika Presiden bertemu dengan tokoh-tokoh lintas agama, pada hari Selasa (16/5),” kata Bey Machmudin melalui keterangan tertulis.
Bey membantah rumor yang menyebutkan bahwa hubungan Presiden Jokowi dan Wapres semakin renggang setelah Pilkada Jakarta.
“Presiden dan Wapres berbagi peran dalam menjalankan tugas kenegaraan,” katanya. [htc]