www.gelora.co - Serikat Pekerja PLN meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reformasi terhadap direksi Perusahan Listrik Negara, yang terindikasi membangun hubungan dengan makelar. Sebab akibat ‘makelarisasi’ membuat keputusan bisnis PLN menjadi tidak visible dan terjerumus dalam jeratan utang.
“Presiden sendiri yang telah membuka dan mengungkapkan saat peresmian PLTP Lahendong diakhir 2016 yang lalu bahwa listrik Indonesia mahal karena banyak broker dan makelar. Sehingga harga listrik Indonesia lebih mahal dari negara lain. Kita dukung Presiden untuk memberantas itu,” kata Ketua SP PLN Jumadis Abda secara tertulis, Kamis (5/10).
Bila perlu, kata dia, siapa yang terlibat dalam ‘kongkalikong’ didorong agar diproses hukum. Terlebih, belakangan ini kerugian PLN sangat tinggi. “Tentu saja termasuk mereformasi Direksi PLN yang membuka dan memberi kesempatan kepada broker dan makelar itu. Kalau perlu paralel dengan proses hukumnya. Karena mengingat kerugian PLN sangat besar,” tegasnya.
Seharusnya, kata dia, Menteri ESDM Ignasius Jonan mempunyai posisi strategis untuk menekan Biaya Pokok Produksi (BPP) dari sisi energi primer itu. Misalnya dengan menurunkan harga gas alam di hilir untuk pembangkit PLN, bukan menaikkan harga hulu.
“Yang dilakukan oleh Menteri ESDM justeru menaikan harga gas alam di hulu dengan Conocophilips dari harga semula USD 2,6/ MMBTU menjadi USD 3,5/ MMBTU. Ini ada apa? Kalau diturunkan harga gas dihilir tentu bpp listrik PLN bisa lebih rendah dan tentu keuangan PLN bisa lebih baik. Namun sayangnya ini tidak dilakukan oleh Menteri ESDM,” sesalnya.
Dia pun mengkawatirkan terdapat pihak-pihak yang ingin membuat PLN lebih terpuruk lagi, yakni dengan mengusung swastanisasi, baik memberikan porsi pembangunan pembangkit kepada pihak swasta atau ingin menjual pembangkit PLN yang ada kepada swasta. [akt]