www.gelora.co - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengajak para pengusaha asal Amerika Serikat (AS) berinvestasi di Indonesia. Sri Mulyani meyakinkan, tidak akan memberikan beban pajak yang berlebihan untuk dunia usaha.
Hal ini disampaikan Sri Mulyani saat gala dinner bersama sekitar 100 pengusaha asal AS dan Indonesia di Hotel Fairmont, Washington, Rabu (11/10/2017).
Sri Mulyani awali paparannya di depan investor dengan menjelaskan kondisi makro ekonomi Indonesia. Pertumbuhan 5,01% di kuartal II-2017, kondisi yang cukup baik pasca terjadinya gejolak yang disebut taper tantrum pada 2013-2014 lalu.
Sumbangan terbesar dari konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,94%. Di samping itu, investasi juga meningkat cukup tinggi ditambah dengan perbaikan ekspor yang kembali positif setelah anjloknya harga komoditas.
Pemerintah agresif dalam pembangunan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ketertinggalan Indonesia terus ditutupi dengan berbagai pembangunan infrastruktur, mulai dari jalan, bandara, pelabuhan, waduk, irigasi, perumahan serta lainnya.
"Bagaimana cara kita meyakinkan orang untuk investasi. Presiden mengatakan kita harus bekerja. Maka lebih dari 700 Km jalan dibangun, 200.000 unit rumah disediakan untuk masyarakat miskin dan lainnya," ujar Sri Mulyani.
Pembangunan infrastruktur tak bisa hanya andalkan APBN. Maka dari itu, kata Sri Mulyani, pemerintah mengundang para investor. Ada berbagai skema yang disiapkan, salah satunya adalah Public Private Partnership (PPP) meliputi berbagai insentif di dalamnya.
"Kita mengundang banyak dan lebih banyak swasta untuk berinvestasi di Indonesia," tegas Sri Mulyani.
Patut disadari, kondisi global masih penuh ketidakpastian. Bagi investor untuk mengeluarkan modal, perlu pertimbangan yang sangat matang.
Di antaranya ketidakstabilan makro ekonomi negara, pasar, gejolak sosial dan politik dan ketidakpastian hukum dalam jangka panjang. Sri Mulyani memastikan semua kekhawatiran tersebut, tidak ada di Indonesia.
"Negara saya secara ukuran sangat besar akan potensi, dengan pemerintah yang terbuka dan pragmatis untuk investasi. Anda tidak akan menemukan kombinasi tersebut dimanapun selain Indonesia," tutur Sri Mulyani.
Ini juga berlaku soal pajak. Sekarang pemerintah tengah gencar melakukan reformasi perpajakan, baik secara kapasitas institusi, cara pemungutan, hingga tarif.
Berdasarkan pengalaman banyak negara G20, menurut Sri Mulyani, tarif pajak yang rendah bukan satu-satunya solusi menarik investor. Namun juga bukan berarti memberikan pajak yang berlebihan adalah langkah yang bagus.
"Bila anda berbisnis di Indonesia, tolong jangan merasa saya akan mengenakan anda pajak yang berlebihan," pungkasnya. [dtk]