www.gelora.co - Sejak pertengahan tahun 2016 lalu, pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki aliran dana ke `Teman Ahok`, selaku organisasi pendukung Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Uang tersebut, diduga berasal dari pengembang yang berhubungan dengan kasus suap reklamasi. Sayangnya, 'gaung' proses penyelidikan atas aliran dana itu tak terdengar lagi hingga kini.
Persoalan ini bermula saat Junimart Girsang, salah satu politikus Partai yang kini mengusung Ahok maju menjadi Gubernur DKI, yakni Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, menyebut bahwa Teman Ahok telah menerima dana sebesar Rp30 miliar dari salah satu pengembang proyek reklamasi teluk Jakarta.
Hal itu diungkapkan Junimart dalam rapat dengar pendapat Komisi III dengan KPK di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/6/2016) silam. Menurut Junimart, uang tersebut diberikan lewat Staf Ahok, Sunny Tanuwidjaja, dan lembaga survei Cyrus Network.
Hingga kini, proses pengusutan terhadap dugaan tersebut kerap berujung tanya di masyarakat. Karena, aparat penegak hukum tampak abai dalam merespon dugaan itu.
Harus Diungkap
Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Nasir Djamil, menilai bahwa, aparat penegak hukum layaknya KPK dan Polri harus memaksimalkan kemampuan sarana dan prasarana yang dimilikinya guna mengungkap persoalan itu tanpa terpengaruh opini yang berkembang. Terutama, dari masyarakat yang pro dengan Ahok.
"Saya pikir institusi penegak hukum tidak boleh terpengaruh dengan opini yang berkembang. Mereka punya SOP (standar operasional prosedur) dan untuk mendukung SOP itu mereka punya sarana dan prasarana," ujar Nasir di Jakarta,
Dengan sarana dan prasarana itu, Nasir berharap aparat penegak hukum dapat bergerak cepat menelusuri temuan tersebut. Menurutnya, jika memang dibutuhkan sarana yang memungkinkan supaya lebih cepat mendapatkan temuan-temuan, harus digunakan semaksimal mungkin.
"Dan, tak terpengaruh apakah opini (Ahok) ini untuk menutupi kebobrokannya. Tidak boleh terpengaruh akan hal itu," tegas Nasir.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik juga meminta KPK untuk mendalami kasus tersebut. Menurut dia, KPK harus dapat mencaritahu adanya dugaan aliran dana tersebut. "Telusuri dong. Kalau memang ada dana itu ya telusuri," kata Taufik, di Jakarta, Kamis (2/3/2017).
Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago, mengatakan, masyarakat harus dapat mengawali dan mendorong KPK agar dapat memastikan bahwa, tidak ada aliran dana ke teman Ahok.
"Inilah adalah tanggung jawab besar, tugas besar untuk memastikan tidak ada cukong dan bandar yang bermain dibalik layar. Memastikan tidak ada dugaan korupsi dan menutup rapat potensi kerugian keuangan negara," terang dia.
Terlebih, kata dia, Gubernur Ahok adalah calon petahana. Sehingga, kanjutnya, jabatannya sebagai gubernur juga bisa disalahgunakan jika tak diawasi bersama.
Siap Diaudit
Seperti ramai diberitakan aliran dana sebesar Rp30 miliar dari pengembang proyek teluk reklamasi diduga masuk ke rekening Teman Ahok. Untuk menepis isu miring tersebut, Teman Ahok sempat menyatakan siap untuk diaudit Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kalau ada yang mau audit ya ayo, kita siap koordinasi dan koperatif dengan pihak yang berwenang," kata Juru Bicara Teman Ahok, Amalia Ayuningtyas beberapa waktu lalu.
Ia beserta empat inisiator lainnya menanggapi santai adanya tudingan itu. "Kita santai saja, terkait dengan masalah keuangan kita siap dan kooperatif dengan lembaga penegakan hukum," ujar Amalia.
"Kalau itu tinggal buktikan saja, kalau dari saya agar Teman Ahok berjalan dengan rambu-rambu yang ada, kita enggak neko-neko. Kita akan terbuka," tandasnya. [htc]