www.gelora.co - Prioritas program Pemerintahan Presiden Joko Widodo ini adalah melunasi utang. Tercatat per akhir Agustus 2017, total utang pemerintah pusat mencapai Rp 3.825,79 triliun, sehingga dalam sebulan, utang ini naik Rp 45,81 triliun, dibandingkan Juli 2017 sebesar Rp Rp 3.779,98 triliun.
Catatan itu disampaikan Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi (10/10). “Pada APBN tahun anggaran 2017, program pemerintah sebetulnya bukan lagi untuk pembangunan infrastruktur. Jadi, kalau pemerintah menyatakan program mereka adalah pembangunan infrastruktur, berarti pemerintah lagi berbohong sedikit," sindir Uchok.
Menurut Uchok, prioritas pembangunan Pemerintah Jokowi adalah pertama membayar pokok utang dan bunga utang sebesar Rp 514.5 triliun. “Sementara untuk pendidikan sebesar Rp.415 triliun dan pembangunan infrastruktur sebesar Rp.380 triliun," beber Uchok.
Uchok menilai, menjadikan program ‘prioritas membayar pokok utang dan bunga utang’, tidak lepas dari peran Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menkeu pandai bicara di publik tetapi manajemen untuk mengelola utang buruk.
“Seret pendapatan dari pajak, membuat Menteri Keuangan panik banget. Maka, solusi kembali ke rakyat dengan cara ‘memeras’ atau membebanin rakyat dengan cara memperluas pajak. Solusi seperti ini tidak akan menaikan pendapatan negara,” papar Uchok.
Terkait hal itu, Uchok meminta pemerintah melakukan upaya negoisasi ulang dengan donatur (pemberi pinjaman) untuk mendapatkan keringanan pembayaran utang pokok maupun bunganya.
“Pemerintah punya kewajiban membayar pokok dan bunga utang sebesar Rp.514 triliun, maka pemerintah harus melakukan terobosan yang berani dengan memaksa donatur, agar pemerintah hanya membayar utang tahun 2017, hanya 100 triliun, dan selebih atau sekitar Rp.414 triliun untuk pertumbuhan ekonomi dalam negeri,” pungkas Uchok. [ito]