www.gelora.co - Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Hanura Dadang Rusdiana prihatin masih ada 5,7 juta anak yang belajar di sekolah- sekolah yang rusak di era rezim Jokowi. Pihak swasta disarankannya agar dilibatkan untuk menuntaskan masalah tersebut.
"Presiden perlu mengeluarkan Inpres untuk mengatasi persoalan ini. Kalau perlu dorong pihak swasta untuk ikut menuntaskan masalah ini. Ini persoalan kewajiban negara sebagaimana diatur dalam konstitusi," tegasnya dalam siaran persnya di Jakarta, Selasa (10/10) yang dikutip media.
Dadang mengungkapkan, ada 190.513 ruang belajar yang rusak berat dan sedang.
"Artinya kalau dalam satu ruang ada 30 orang siswa, maka sekitar 5,7 juta anak belajar di ruang belajar yang rusak sedang dan berat. Ini berisiko, kalau ruang belajar itu runtuh yang terancam adalah jiwa para anak didik," lirih Legislator dari Dapil Jabar.
Kondisi tersebut, menurut Dadang, tidak bisa dilepaskan dari kondisi keuangan negara saat ini.
"Anggaran yang terbatas menjadi kendalanya. Di Tahun 2017, APBN yang bisa memperbaiki 39.918 ruang kelas, sedangkan di Tahun 2018 direncanakan hanya bisa diperbaiki sekitar 20.640 ruang kelas," ungkapnya.
Dalam hal ini, menurutnya, diperlukan kebijakan khusus yang bukan hanya ditangani kementrian.
Untuk diketahui, terang dia, Tahun 80-an banyak sekolah yang dibangun dengan Inpres dan itu mampu meningkatkan akses anak desa untuk mendapatkan pendidikan di sekolah yang dekat dengan rumah.
"Maka Inpres yang sekarang kita butuhkan untuk mengatasi ruang belajar yang rusak," pungkasnya. [smc]