www.gelora.co - Fraksi Partai Demokrat (FPD) memandang bahwa beberapa pasal dalam Perppu Ormas perlu kajian yang mendalam dan dilakukan revisi terbatas untuk memberikan rasa keadilan dan jadi payung hukum.
Dalam hal ini, Pemerintah dan beberapa Fraksi di DPR termasuk FPD menegaskan sikapnya yang menyetujui Perppu Ormas untuk dilakukan revisi terbatas penyempurnaan UU Ormas.
Hal itu ditegaskan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR-RI Edhie Baskoro Yudhoyono, melalui akun Twitter @Edhie_Baskoro, pasca-disahkannya Perppu Ormas menjadi UU Ormas, Selasa (24/10).
Pakar komunikasi Eliya menilai, strategi Partai Demokrat tersebut “ciamik” untuk menyelamatkan umat dari kejamnya UU Ormas.
“Ternyata terbukti memang strategi @PDemokrat ciamik untuk menyelamatkan Umat dari kejamnya UU Ormas,” tulis Eliya di akun @eliya_mkom.
@eliya_mkom juga menegaskan: “Kalau tak ada catatan @PDemokrat takkan ada kesempatan memasukan usulan revisi dan jadi prioritas dalam Prolegnas 2018. #UntungAdaDemokrat.”
Menurut Eliya, dalam negosiasi di forum lobby FPD memberikan catatan agar perubahan itu menjadi prioritas. Jika tidak, akan antri, dan kemungkinan baru diproses tahun 2019.
“Dalam negosiasi di forum lobby @PDemokrat memberikan catatan untuk perubahan itu menjadi prioritas, kalau gak antri tahun 2019 baru diproses,” tegas @eliya_mkom meretweet cuitan akun @PutraJayaHS. [ito]