www.gelora.co - Pemerintah Jokowi tampak ngotot melanjutkan proyek Reklamasi teluk Jakarta. Hal ini diketahui dari dicabutnya Moratorium Reklamasi.
Pemerintah pusat resmi mencabut penghentian sementara (moratorium) pembangunan Pulau C, D, dan G Rekamasi Teluk Jakarta pada 5 Oktober 2017. Dengan demikian, pembangunan 17 pulau di Pantai Utara Jakarta ini dapat dilanjutkan.
Pencabutan moratorium Reklamasi ini menjelang pelantikan gubernur baru DKI Jakarta. Hal ini menimbulkan kecurigaan kenapa tidak dibahas dulu dengan gubernur baru Anies Baswedan yang telah dipilih rakyat? Kenapa seperti menelikung gubernur DKI baru?
Kenapa pemerintah sangat ngotot dengan proyek Reklamasi yang ditentang oleh warga Jakarta? Penentangan warga Jakarta akan proyek Reklamasi inilah yang membuat mereka memilih Anies Baswedan yang jelas-jelas menolak Reklamasi.
Kengototan pemerintah pusat pimpinan Presiden Jokowi ini untuk terus melanjutkan proyek Reklamasi walau ditolak warga Jakarta dan gubernur terpilih, mengingatkan dengan omongan mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bahwa "Tanpa Pengembang Jokowi Tidak Bisa Jadi Presiden".
[Kamis 23 Juni 2016]
Ahok: Tanpa Pengembang Jokowi Tidak Bisa Jadi Presiden
Kenapa pemerintah Jokowi tampak lebih pro pengembang dengan melanjutkan Reklamasi? Kenapa tidak mendengar penolakan warga Jakarta?
Berikut video omongan Ahok yang ramai saat itu bahkan dibahas oleh tvOne. Psikolog politik Dewi Harun di tvOne saat itu menyebut "ini keceplosan Ahok":
[pii]