www.gelora.co - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar jajarannya tak membuat pernyataan yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, ke depannya, jajaran kementerian perlu menghindari pernyataan yang kontroversi, sehingga tak menimbulkan kegaduhan di internal Kabinet Kerja maupun di masyarakat.
"Ya damai, enggak ada gaduh. Kalau di luar orang politik segala macam maklum lah. Tapi di dalam lingkaran kabinet enggak boleh," kata Ryamizard di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (2/10).
Kegaduhan yang ditimbulkan salah satunya yakni pernyataan Panglima TNI Gatot Nurmantyo terkait polemik pengadaan 5 ribu senjata. Yang kemudian disebut oleh Menkopolhukam Wiranto disebabkan oleh komunikasi yang belum tuntas. Menhan Ryamizard pun menyebut Presiden Jokowi telah menegur Panglima terkait hal ini.
"Saya rasa sudah (ditegur). Kan beliau dipanggil, Menko Polhukam dipanggil. Saya enggak. Pasti lah ada dikasih tahu lah, saya juga sering juga dikasih tahu. Enggak ada masalah," ujar Ryamizard.
Ia mengatakan, pengadaan senjata harus sesuai dengan aturan perundang-undangan. Pembelian senjata, kata dia, harus seizin Menteri Pertahanan, TNI, Kepolisian, maupun Bakamla. "Kalau pembelian kemarin kan ada aturannya dari tahun berapa sampai tahun berapa. Pembelian tersebut harus seizin menteri pertahanan. Baik TNI, polisi, bakamla dll. Kalau tidak izin, bisa dikenakan sanksi," tambah dia.
Sementara itu, terkait impor senjata dan amunisi dari Bulgaria oleh Polri yang tertahan di Bandara Soekarno-Hatta, Menhan menyebut sudah ada koordinasi antara Kapolri dan Panglima. "Ya masih tertahan itu tadi sudah saya lihat Kapolri dan Panglima mungkin sudah berkoordinasi. Kalau dari saya, kalau sudah surat beres segala macam cepat saja selesaikan," jelasnya.
Menurut dia, pengadaan senjata dan amunisi oleh Polri tersebut juga sudah mendapatkan izin dari pemerintah. "Sudah (ada izin), kan sudah berturut-turut 3 kali kan? Kemarin kan cuma 820 sekian itu ya," ujar Ryamizard. [rol]