Pemerintah Akan Swastanisasi 30 Bandara dan 20 Pelabuhan
Pemerintah berencana melakukan swastanisasi beberapa bandara dan pelabuhan di Indonesia yang dinilai tidak berkembang. Kurang lebih terdapat 30 bandara dan 20 pelabuhan yang akan dikelolakan pihak ketiga dalam hal ini swasta.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menjelaskan, bila saat ini tengah menggodok aturan swatanisasi pelabuhan dan bandara. Sebab, selama ini bandara maupun pelabuhan tersebut masih mengharapkan subsidi dari Anggaran Pendapatan Belenja Negara (APBN). Padahal, status bandara maupun pelabuhan tersebut komersil.
"Bisa dibayangkan, bandara yang sudah komersial, tetapi masih menggunakan APBN. Makanya, kita akan kasih kesempatan swasta untuk mengelola dan bisa kerja sama. Baik itu swasta murni maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN)," ungkap Budi di Hotel Red Top Jakarta, Selasa (10/10/2017).
Ia menambahkan di antara bandara yang menjadi target swastanisasi adalah Belitung, Bengkulu, Tarakan, Samarinda, Banyuwangi, Palu, Kendari, dan Bandara Jayapura.
Sedangkan untuk pelabuhan berjumlah 20 lokasi: Probolinggo, Sintete, Bima, Waingapu, Sorong, Biak, Fakfak, Merauke, Ende, Manokwari, Tenau Kupang, Lembar, Kendari, Parepare, Bitung, Ternate, Pantoloan, Tanjung Wangi, Badas dan Kalabahi.
Sumber:
Langkah pemerintah untuk swastanisasi bandara dan pelabuhan ini mendapat tanggapan luas dari publik terutama di sosial media. Bahkan dikhawatirkan akan mengancam kedaulatan negara.
"China dulu menyerahkan 11 pelabuhan lautnya
ke Inggris setelah kalah perang (Perang Candu I dan II). Hari ini, saya membaca berita bahwa pemerintah hendak swastanisasi puluhan bandara dan pelabuhan laut. Inilah sejatinya perang asimetris/nirmiliter. Tanpa letusan peluru. Nyaris tanpa hingar bingar, negara target sudah takluk, justru mau menyerahkan simpul-simpul (transportasi) strategis," demikian seperti dikutip dari status akun facebook jurnalis senior Nanik Sudaryati.
"Menjual Pelabuhan ibarat kau buka Selangkanganmu untuk siapapun yang mengintip.." ujar akun twitter @bambangelf.
"Walaupun sebatas hak pengelolaan, bandara dan pelabuhan adalah aset strategis yg tak boleh jatuh ke tangan swasta. Kira2 pihak swasta macam apa yg akan mengelola?" komen @suryadelalu.
"Era kolonial mengapa banyak benteng didirikan di pesisir oleh para londo, karena (pesisir/pantai) gerbang utama! Rezim Nggragas!" ujar @MuxlimoID.
Era kolonial mengapa banyak benteng didirikan di pesisir oleh para londo, karena gerbang utama! Rezim Nggragas!— J M Vardan 🔰 (@MuxlimoID) 10 Oktober 2017
Menjual Pelabuhan ibarat kau buka Selangkanganmu untuk siapapun yang mengintip..— ΛᄂIΣП MΣЯDΣKΛ 👽 (@bambangelf) 10 Oktober 2017
Walaupun sebatas hak pengelolaan, bandara dan pelabuhan adalah aset strategis yg tak boleh jatuh ke tangan swasta. Kira2 pihak swasta macam apa yg akan mengelola?— Lalu Suryade (@suryadelalu) 11 Oktober 2017
[pi]