 |
| Kuh Sambih |
www.gelora.co - Bendahara Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Jawa Barat, Kuh Sambih, mengatakan kata pribumi yang digunakan Anies Baswedan mesti dilihat konteksnya. Dia sendiri enggan menilai pidato Gubernur DKI Jakarta itu karena tidak melihat secara utuh.
"Soal kata pribumi mesti dilihat dulu konteksnya, ya. Saya juga kan nggak melihat penuh isi pidatonya," kata Kuh saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat, 20 Oktober 2017.
Kedatangan Kuh dan beberapa pengurus Matakin adalah untuk mengundang Menko Polhukam Wiranto hadir dalam acara Temu Ikrar Nasional Pemuda Agama Konghucu Indonesia. Acara yang berlangsung di Bogor itu akan digelar pada 28 Oktober 2017. Diantara rangkaian acara, ada seminar yang dengan tema revolusi mental dan bela negara. Wiranto diundang untuk memberi pemaparan soal bela negera, wawasan kebangsaan, dan kecintaan terhadap NKRI.
Kuh mengatakan acara tersebut akan meneguhkan bahwa pemuda Konghucu itu pemuda Indonesia. Peneguhan akan dilakukan melalui ikrar oleh pemuda Konghucu yang ikut dalam acara dengan jumlah sekitar 2 ribu orang. "Kami sama dengan yang lain. Makanya kita teguhkan 28 nanti," kata Kuh.
Menurut Kuh, dirinya merasa tidak ada sekat lagi antara masyarakat Konghucu dengan masyarakat Indonesia lainnya. "Kita sih enggak ada. Pokoknya kita hidup negara ini sebagai WNI bukan warga negara lain," kata dia.
Selain mengundang Wiranto, Kuh yang juga ketua panitia acara Ikrar menyatakan pihaknya mengundang Wali Kota Bogor Bima Arya, Menteri Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Kepala Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila Yudi Latif.
Dalam pidato perdananya sebagai Gubernur DKI pada Senin lalu, Anies Baswedan menyebut kata pribumi. Penggunaan kata itu menuai reaksi netizen. Anies belakangan menjelaskan kata pribumi digunakannya dalam konteks menjelaskan sejarah kolonialisme. [tco]