 |
| Ilustrasi |
www.gelora.co - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Jakarta melakukan aksi protes keras terhadap upaya pembungkaman dan pengebirian gerakan mengkritisi pemerintahan Jokowi.
Aksi yang digelar di jalur Jalan Diponegoro-Salemba Raya, Jakarta Pusat, itu meminta pimpinan organisasi mahasiswa dari Kelompok Cipayung Plus di tingkat nasional untuk menghentikan ulahnya menjadi kaki tangan rejim yang mencoba mengebiri dan membungkam gerakan mahasiswa dengan iming-iming uang Rp 1,5 miliar per organisasi.
Serta Kegiatan Jambore Kebangsaan dan Kewirausahaan yang ditawarkan rezim Jokowi, 24-29 Oktober di Bumi Perkemahan Mandalawangi, Cibodas, Jawa Barat.
"Para pimpinan nasional organisasi gerakan mahasiswa di tingkat nasional yakni Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau PP GMKI dan dari Cipayung Plus serta organisasi mahasiswa lainnya telah masuk angin dan diperalat dengan dugaan dikasih uang Rp 1,5 miliar serta kegiatan Jambore Kebangsaan dan Kewirausahaan, agar gerakan mahasiswa bungkam dan tidak mengkritisi kinerja rejim Jokowi yang hingga tiga tahun pemerintahan ini masih amburadul,” jelas Korlap Aksi, Christofel Manurung, saat menyampaikan orasinya di depan Kantor PP GMKI, Rabu (4/10).
Dia menegaskan, gerakan mahasiswa kecewa dengan sikap OKP-OKP termasuk kepada PP GMKI yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Karenanya, GMKI Jakarta menyampaikan, pelaksanaan kegiatan jambore kebangsaan dan kewirausahaan di tengah kondisi masyarakat yang masih mengalami kesulitan dalam akses ekonomi, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, sosial dan lain-lain, tidaklah tepat.
"Katanya negara ini defisit anggaran, tidak ada uang, subsidi ditarik dari sana sini, aset dijual-jual untuk mengisi kas negara, kok gerakan mahasiswa bisa dibayari hingga Rp 1,5 miliar per OKP? Lalu dikemanakan lagi uang itu semua? Sikap dan tindakan mereka itu tidak lebih beradab dari pada para koruptor yang merampok uang negara,” jelas dia.
Selain menggelar orasi dan penyebaran selebaran berisi tuntutan, para peserta aksi juga menggelar spanduk untuk mengajak gerakan mahasiswa lainnya dan masyarakat untuk mendesak para pimpinan organisasi Cipayung Plus hengkang dan mengundurkan diri segera dari kepemimpinan.
"Mereka tidak layak memimpin gerakan. Mereka penjilat yang menyalahgunakan posisi mereka di organisasi. Mereka ini harus turun atau kita turunkan dari pucuk pimpinan organisasi kalau tidak mau mundur secara sadar,” tekan Christofel.
Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Jakarta, Tamtam Agung Sanjaya Butar-Butar mengatakan, dana penyelenggaraan Jambore Kebangsaan dan Kewirausahaan yang digelontorkan itu sangat besar. Padahal, kata dia, saat ini masyarakat masih terjerembab kemiskinan.
"Kegiatan Jambore itu menunjukkan mulai tumpulnya daya kritis mahasiswa dan pemuda. Para Pemuda dan Mahasiswa sekarang ini menjadi pemuda dan mahasiswa yang apatis, hedonis serta individualis. Integritas sebagai Pemuda dan Mahasiswa yang idealis, rusak dengan gelontoran uang untuk penyelenggaran Jambore Kebangsaan dan Kewirausahaan itu,” jelas dia.
Perlu diingatkan, lanjut Tamtam, momentum Bulan Oktober dikenal sebagai bulan Pemuda dan Mahasiswa. Sejarah telah membuktikan perjuangan para Pemuda dan Mahasiswa di zaman pergerakan Kemerdekaan yang bersatu di bawah satu sumpah yaitu Sumpah Pemuda.
"Apakah Kegiatan Jambore Kebangsaan dan Kewirausahaan ini jawaban untuk permasalahan Bangsa dan Negara saat ini yang sesuai dengan amanat Sumpah Pemuda? Tentu saja tidak! Pemuda dan Mahasiswa Indonesia yang idealis dan berintegritas bergerak untuk Bangsa dan Negaranya bukan karena atas dasar uang tetapi atas dasar panggilan untuk melayani Bangsa dan Negara dari hati,” tutur Tamtam.
Dia menjelaskan, momen Sumpah Pemuda janganlah dirusak oleh segelintir Pemuda dan Mahasiswa yang menghambakan dirinya kepada Uang, terlebih lagi uang tersebut merupakan pajak dan keringat rakyat, yang ternyata tidak jelas penggunaan dan pengaturannya.
"Oleh karena itu, GMKI Jakarta menuntut PP GMKI dan pimpinan Cipayung Plus untuk segera keluar dari Kegiatan Jambore Kebangsaan dan Kewirausahaan,” ujarnya.
Dia juga mengimbau seluruh Penanggung Jawab cabang GMKI se-Tanah Air untuk menyatakan mosi tidak percaya terhadap PP GMKI yang dinilai tidak transparan dan cenderung otoriter dalam memberikan informasi mengenai kegiatan Jambore Kebangsaan dan Kewirausahaan.
"Kami juga meminta klarifikasi PP GMKI serta OKP-OKP lainnya terkait dugaan adanya dana Rp 1,5 M kepada setiap pimpinan organisasi yang terlibat dalam kegiatan Jambore Kebangsaan dan Kewirausahaan sehingga diduga membungkam Gerakan Mahasiswa. Serta, menghimbau seluruh elemen Gerakan Mahasiswa dan Pemuda untuk mendesak dihentikannya kegiatan Jambore Kebangsaan dan Kewirausahaan,” jelas Tamtam.
Dia juga menyatakan, GMKI Jakarta mendesak agar dana penyelenggaraan Jambore Kebangsaan dan Kewirausahaan dialihkan ke program-program pengentasan kemiskinan, penyelenggaran kesejahteraan sosial, bantuan pendidikan yang sesuai dengan amanat UUD 1945.
"Kegiatan Jambore Kebangsaan dan Kewirausahaan adalah kegiatan yang tidak peka terhadap penderitaan rakyat,” demikian Tamtam. [rmol]