 |
| Telegram rahasia Kedutaan Besar AS |
www.gelora.co - Langkah Amerika Serikat yang membuka dokumen rahasia tentang PKI dan peristiwa 1965 di Indonesia patut diwaspadai dan menjadi sinyal bagi pemerintah untuk berhari-hati.
Anggota Komisi I DPR RI, Dave Laksono menilai, langkah pemerintah AS untuk membuka dokumen tersebut memang tertuang dalam konstitusi AS.
Kendati demikian, pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa dokumen tersebut bukan termasuk kedalam dokumen rahasia negara.
Hal itu diungkap Dave di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (19/10).
“Kalau ini mengganggu kemanan nasional, kita harusnya bisa meminta Amerika untuk menahan dokumen tersebut,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dave meminta agar pemerintah mempelajari dokumen yang telah dipublikasikan tersebut.
Menurutnya tidak menutup kemungkinan dokumen tersebut palsu dan menyudutkan pemerintah Indonesia di dunia internasional.
“Pelajari dulu seberapa akurat dokumen tersebut,” tegasnya.
Selain itu, Dave menilai langkah pemerintah negara adi kuasa itu cukup kebetulan dengan upaya pemerintah yang sedang meredam kebangkitan PKI dengan pemutaran film G30S/PKI.
Sebab, isu PKI di Indonesia itu sudah mulai berhembus sejak lima tahun terakhir.
Akan tetapi, Dave enggan berspekulasi bahwa langkah pemerintah AS membuka dokumen tentang peristiwa PKI merupakan agenda terselubung untuk memperkeruh stabilitas nasional.
Menurutnya dokumen rahasia soal kawat diplomatik tragedi 1965 itu adalah suatu hal yang kebetulan terjadi dan tidak perlu dipusingkan.
“Menurut saya agak-agak terlalu kebetulan ya, tapi sengaja atau tidak sengaja saya nggak berani bilang,” katanya.
Sebelumnya pemerintah AS melalui National Archives and Records Administration (NARA) serta lembaga nirlaba National Security Archive (NSA), National Declassification Center (NDC) mengungkap sejumlah dokumen kabel diplomatik Amerika soal tragedi 1965.
Dalam dokumen itu menguak sejumlah surat dari dan ke Amerika Serikat terkait pembunuhan massal pasca 1965.
Dokumen yang dibuka itu adalah 39 dokumen setebal 30.000 halaman yang merupakan catatan Kedutaan Besar Amerika untuk Indonesia sejak 1964 hingga 1968.
Isinya antara lain seputar ketegangan antara militer dengan PKI, termasuk efek selanjutnya berupa pembantaian massal.
Selama ini, negara, terutama Tentara Nasional Indonesia, mengelak untuk membicarakan atau mengkaji ulang sejarah kelam tragedi 1965. [psid]