www.gelora.co - Wacana Presiden Joko Widodo untuk melebur atau menjual sedikitnya 800 anak perusahan BUMN yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, ditentang sejumlah kalangan. Gencarnya pemerintah ingin menjual aset negara menunjukkan bahwa saat ini Pemerintah sudah terjerembab, terpuruk pada jalan buntu.
“Daya pikir tak lagi mampu mencari dan menemukan jalan alternatif mencapai tujuan. Kebuntuan berpikir itu jugalah yang mendasari munculnya gagasan untuk menjual aset negara yang tentu adalah juga aset rakyat,” kata aktivis Rumah Amanat Rakyat, Ferdinand Hutahaean kepada Harian Terbit, Senin (9/10/2017).
Ferdinand mengemukakan, setidaknya ada lima hal yang menjadi fokus utama untuk menyikapi gencarnya upaya pemerintahan Jokowi menjual BUMN. Pertama, Negara sedang mengalami krisis keuangan yang serius dan bisa mengarah kepada kebangkrutan perekonomian karena aset negara akan dijual.
Kedua, Produk BUMN dan aset BUMN adalah milik negara, aset negara, aset rakyat. Menjual aset negara artinya akan membuat berkurang aset negara dan memiskinkan negara
Ketiga, jangan sampai ada transaksi siluman dalam penjualan BUMN, dijual murah, kongkalikong atau kolusi, suap dan tebang pilih siapa yang akan beli aset tersebut. BPK dan KPK harus turun tangan dalam mengawasi proses penjualan BUMN tersebut
Keempat, Aset negara adalah aset Rakyat, maka pemerintah harus menjelaskan kepada rakyat secara terbuka tentang aset mana saja yang dijual dan berapa nilainya serta peruntukan dana tersebut untuk apa.
Selain itu, kata Ferdinand, kegagalan pemerintahan Jokowi mencari dan menemukan sumber pendapatan negara berujung pada terkuaknya kebenaran. Rencana menjual aset BUMN seperti jalan tol dan Pembangkit Listrik PLN ternyata adalah infrastruktur yang dibangun era pemerintahan sebelumnya, era pemerintahan Sorharto dan era pemerintahan Susilo Bamang Yudhoyono.
“Sementara selama ini, sering sekali rejim berkuasa dan para pendukungnya menihilkan kinerja masa lalu, seolah masa lalu tidak melakukan apa-apa terhadap bangsa ini,” ungkap Ferdinand.
Usulan melebur atau menjual BUMN tersebut telah disampaikan Presiden kepada para menteri dalam sidang kabinet paripurna. "Saya sudah perintahkan kemarin, yang 800 dimerger. Atau kalau perlu dijual," kata Presiden menutup Rakornas Kadin 2017 di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (3/10/2017).
Sementara itu, pengamat BUMN , Said Didu menyatakan, jika pemerintah menjual BUMN yang merugi, pasar tak akan mau membelinya. Namun jika pemerintah menjual BUMN yang menguntungkan, pasar penjualan tersebut akan didominasi asing.
"Rencana penjualan itu maksudnya agar dikuasain asing? Saya sangat was-was ini seakan ada langkah sistemik untuk mengurangi ataupun mengambil alih BUMN secara radikal," tegas dia. [htc]