www.gelora.co - Kalangan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia membantah stigma yang menyatakan kondisi daya beli masyarakat masih bergeliat. Apindo pun mengungkap bukti-bukti konkret, yang menunjukkan pelemahan daya beli masyarakat.
Wakil Ketua Apindo Suryadi Sasmita menilai, data pertumbuhan Pajak Pertambahan Nilai yang tumbuh tinggi hingga pertengahan tahun, tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi daya beli yang positif. Pengusaha, kata dia, memiliki data tersendiri atas kondisi daya beli masyarakat.
"Pemerintah itu misalkan PPN naik, dianggap berarti penjualan naik. Kalau pengusaha berbeda. PPN naik itu adalah PPN impor, dan yang habis ikut tax amnesty," kata Suryadi di Jakarta, Kamis 5 Oktober 2017.
Menurut Suryadi, bukti lemahnya daya beli masyarakat tercermin jelas dengan keputusan sejumlah pengusaha yang merumahkan karyawannya. Ada pula yang menggeser status pekerja karyawannnya dari formal menjadi informal, bahkan beberapa perusahaan yang mengurangi jam kerja karyawan.
Belum lagi, fenomena sejumlah pusat perbelanjaan yang memutuskan untuk menghentikan kegiatan operasionalnya alias tutup. Menurut Suryadi, hal ini merupakan bukti jelas bahwa saat ini telah terjadi penurunan daya beli masyarakat di berbagai segmen, terutama di kalangan menengah.
"Glodok, Mangga Dua, yang besar seperti Plaza Senayan banyak yang kosong sekarang," kata Suryadi.
Suryadi pun membantah, tutupnya sejumlah pusat perbelanjaan disebabkan karena kehadiran pelaku e-Commerce. Sebab berdasarkan data sejumlah lembaga terkait, volume transaksi e-Commerce di Indonesia saat ini masih terbilang kecil.
"E-Commerce salah satu faktor, tapi itu kecil. Paling besar itu memang daya beli yang menurun terus. Pengusaha dan banyak pembeli menengah itu banyak yang wait and see," tegasnya.
Presiden Joko Widodo sebelumnya menuding isu turunnya daya beli masyarakat sengaja diciptakan lawan politiknya dalam pertarungan pemilihan Presiden pada 2019 mendatang. Bahkan, menurut kepala negara, yang saat ini terjadi bukan penurunan daya beli, melainkan peralihan konsumsi belanja masyarakat. [vv]