www.gelora.co - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengungkapkan, Presiden Jokowi telah menegur Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo soal 5.000 senjata.
Pernyataan Menhan bertolak belakang dengan pengakuan Gatot yang menyatakan dirinya tidak ditegur Presiden Jokowi.
"Saya rasa sudah (ditegur). Beliau (Panglima TNI) dipanggil, Menko Polhukam dipanggil. Saya enggak. Pasti lah ada dikasih tahu lah, saya juga sering juga dikasih tahu. Enggak ada masalah," kata Ryamizard di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (2/10/2017).
Untuk itu, lanjut Ryamizard, ke depannya, jajaran kementerian dan pimpinan lembaga perlu menghindari pernyataan yang kontroversi, sehingga tak menimbulkan kegaduhan di internal Kabinet Kerja maupun di masyarakat.
"Ya damai, enggak ada gaduh. Kalau di luar orang politik segala macam maklum lah. Tapi di dalam lingkaran kabinet enggak boleh," ujarnya.
Matan Kepala Staf Angkatan Darat itu menjelaskan, pengadaan senjata harus sesuai dengan aturan perundang-undangan. Pembelian senjata, kata dia, harus seizin Menteri Pertahanan, TNI, Kepolisian, maupun Bakamla.
"Kalau pembelian kemarin kan ada aturannya dari tahun berapa sampai tahun berapa. Pembelian tersebut harus seizin menteri pertahanan. Baik TNI, polisi, bakamla dll. Kalau tidak izin, bisa dikenakan sanksi," tambah dia.
Sementara itu, terkait impor senjata dan amunisi dari Bulgaria oleh Polri yang tertahan di Bandara Soekarno-Hatta, Menhan menyebut sudah ada koordinasi antara Kapolri dan Panglima.
"Ya masih tertahan itu tadi sudah saya lihat Kapolri dan Panglima mungkin sudah berkoordinasi. Kalau dari saya, kalau sudah surat beres segala macam cepat saja selesaikan," jelasnya.
Menurut dia, pengadaan senjata dan amunisi oleh Polri tersebut juga sudah mendapatkan izin dari pemerintah.
"Sudah (ada izin), kan sudah berturut-turut 3 kali kan? Kemarin kan cuma 820 sekian itu ya," pungkasnya.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengaku tidak mendapat teguran atas pernyataannya yang menjadi polemik.
"Siapa yang kena tegur? Saya lapor ke Presiden," kata Gatot di Kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta, Rabu (27/9/2017). [tsc]