 |
| ilustrasi |
www.gelora.co - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sudah berjalan 3 tahun. Namun demikian, Ketua DPP Partai Gerindra, Heri Gunawan menilai masih banyak janji nawacita yang belum dipenuhi. Padahal jalannya pemerintahan efektif tinggal satu tahun lagi.
Salah satu yang masih menjadi pekerjaan rumah Jokowi yakni persoalan hukum. Diakuinya bahwa hukum adalah produk dari politik. Jokowi kata Heri harus menegaskan posisinya untuk menolak segala upaya untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Sikap Gerindra jelas untuk menolak segala upaya yang melemahkan KPK. Kita masih membutuhkannya untuk mengatasi masalah korupsi yang masih menjadi masalah utama kita sehingga menghambat daya saing nasional," tekan Heri kepada redaksi, Sabtu (21/10).
Untuk itu, imbuh anak buah Prabowo Subianto ini, diperlukan suatu konsensus bersama untuk menyatukan semangat, niat bersama demi menatap masa depan Indonesia yang lebih baik lagi.
"Saya melihat pemerintahan ini minim soal itu. Bahkan sebagian orang menilai pemerintahan sekarang cenderung anti-kritik, minim semangat bersama. Merasa benar sendiri. Jangan sampai instrument hukum digunakan secara serampangan untuk menjadi tameng penguasa," demikian Heri.[rmol]