www.gelora.co - Jika Pemerintah bertindak sebagai pemilik tafsir tunggal antiPancasila sangat berbahaya bagi demokrasi. Hal itu juga akan berujung pada berkuasanya rezim diktator di Indonesia.
Pendapat itu disampaikan aktivis politik Rahman Simatupang (27/10). "Tafsir tunggal antiPancasila hanya milik pemerintah, itu sangat berbahaya bagi demokrasi dan bisa menyasar kelompok Islam lain," kata Rahman Simatupang.
Kata Rahman, Pancasila sebagai ideologi negara yang perlu banyak penafsiran, terlebih di era milineal sekarang ini. "Kalau hanya tafsir antiPancasila milik Pemerintah, bisa jadi yang mengkritisi Pemerintah langsung bisa dicap antiPancasila," ungkap Rahman.
Rahman menilai, tafsir tunggal anti Pancasila ala pemerintah ini polanya mirip saat Pilkada DKI Jakarta. "Yang berseberangan dengan Ahok langsung dicap antiPancasila dan radikal. Nantinya tafsir tunggal ini untuk menyerang lawan politik Jokowi di Pilpres 2019," jelas Rahman.
Sebelumnya, Wakil Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, memang semestinya pemerintah yang memiliki tafsir tunggal soal anti-Pancasila. Pasalnya, kata dia, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga konstitusi dan ideologi negara. "Jadi memang yang memiliki (tafsir tunggal anti-Pancasila) tugas pemerintah," kata Johnny (26/10). [ito]