www.gelora.co - Misteri di balik “hilangnya” dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) pembunuhan aktivis HAM, Munir Said Thalib, terus menjadi perdebatan.
Mantan Direktur Eksekutif Imparsial Rachland Nashidik menegaskan bahwa ‘propaganda Istana’ yang menyatakan dokumen TPF Munir hilang. Alasannya, agar ada alasan untuk tidak berbuat apa-apa dalam penyelesaian kasus Munir.
“Propaganda Istana yang bilang dokumen hilang agar ada alasan untuk tak berbuat apa-apa. Sudah diserahkan Presiden Jokowi. Isinya sama persis. Lagipula bohong kalau hilang. Dokumen digunakan penegak hukum memidana para eksekutor,” tegas Rachland di akun Twitter @ranabaja.
Anggota TPF Munir ini juga membantah keras jika dikatakan dokumen asli TPF Munir hilang di era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
“Bohong. Dokumen itu digunakan aparat hukum untuk memproses dan memidana para eksekutor pembunuh Munir,” tegas @ranabaja membalas akun @m_abi_h yang menulis: “Dokumen asli TPF Munir hilang jaman SBY. 10 tahun berkuasa lho.”
Juru bicara Partai Demokrat ini menantang Presiden Joko Widodo untuk mengungkap dalang pembunuhan Munir. “Eksekutornya sudah dipidana. Dalangnya yang belum. Pak @jokowi mungkin bisa?” tulis @ranabaja membalas akun @Baharud72433737. @Baharud72433737 sebelumnya menulis: “Kenapa zaman Pak SBY dulu, kematian Munir tak bisa diungkap Bang?”
@ranabaja juga menulis: “Bos saya membentuk TPF. Memidana para eksekutor pembunuh Munir. Bos ngana ngaku dokumen hilang agar tak perlu berbuat apa-apa.”
Dalam konferensi pers “13 Tahun Munir” yang digelar di markas Imparsial (06/09), mantan anggota TPF Munir, Usman Hamid menegaskan bahwa pada 2016, Susilo Bambang Yudhoyono dan Sudi Silalahi telah menyerahkan salinan dokumen TPF Munir ke Istana dan sudah diterima Johan Budi.
Seperti diketahui, dokumen investigasi pembunuhan Munir diserahkan langsung TPF Munir kepada SBY pada 24 Juni 2005 silam.
Belakangan disebut bahwa dokumen hasil kerja pengungkapan fakta pembunuhan Munir itu tersimpan di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Namun, usai Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) meminta dokumen TPF dipublikasikan ke masyarakat, Kemensetneg menyatakan tak memegang dokumen itu. [ito]