www.gelora.co - Politisi PDIP Darmadi Durianto curiga ada pihak-pihak yang sengaja menghembuskan isu Indonesia dalam darurat utang ke tengah masyarakat. Isu ini digulirkan guna menyudutkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang gencar membangun proyek infrastruktur.
"Sebenarnya Indonesia tidak darurat utang. Itu semua adalah isu yang terstruktur, masif, dan sistematis yang diduga dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur di era pemerintahan Presiden Jokowi," ujar mantan Anggota Komisi VI DPR-RI itu di Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa, (12/9/2017).
Berdasarkan standar internasional, terang Darmadi, utang Pemerintah Indonesia masih aman. Hal itu, lanjut dia, dipertegas oleh tiga lembaga pemeringkat utang internasional. Yakni Fitch, Moody's, dan Standard and Poor's yang menyatakan Indonesia layak investasi. Oleh karenanya tidak mungkin saat ini Indonesia darurat utang.
"Jika kita bandingkan dengan negara lain, porsi utang Pemerintah Indonesia yang 28 persen PDB itu pun tak besar. Negara maju seperti Amerika Serikat saja 78 persen kali PDBnya, dan Jepang 239 persen. Kemudian Malaysia 56 persen, Brasil 78 persen, Vietnam 62 persen, Thailand 42 persen, dan Malaysia 56 persen. Perbandingan tersebut akan semakin kita pahami dengan memakai data per kapita. PDB per kapita Indonesia tahun 2016 adalah sekitar 3.604 dollar AS," papar Bendahara Umum Megawati Institute ini.
Darmadi menduga, isu utang akan terus dihembuskan untuk menutup mata publik di tengah laju pembangunan yang dilakukan di semua pelosok negeri.
"Mengapa harus berutang? Jawabannya jelas, karena jika hanya mengandalkan pajak tidak akan cukup. Sebenarnya tidak masalah kita berutang jika jelas peruntukannya, dan pengelolaannya dilakukan dengan baik, dapat dipertanggungjawabkan dan jangan dikorupsi," terang pakar ekonomi ini.
Kendati demikian, lanjut dia, berdasarkan riset beberapa pakar ekonomi di beberapa negara, utang luar negeri yang tidak dikelola dengan baik, dapat membawa dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, saran dia, pemerintah harus dapat mengantisipasi berbagai risiko atas utang dengan tata kelola yang baik.
"Karena masyarakat akan tetap mempertanyakan wujud berdikari dalam ekonomi bila negara terus terbebani utang," ucapnya.
"Dengan penggunaan yang baik dan benar, utang harusnya dapat membantu mengakselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Selain itu diharapkan dapat menurunkan Gini Ratio secara segnifikan," pungkasnya. [tsc]