www.gelora.co - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan menyoal dominasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam ekonomi dalam negeri.
Menurut Luhut, salah satu penyebab dominasi BUMN di ekonomi dalam negeri adalah jumlah BUMN dan anak usahanya yang sudah terlalu banyak dan besar. Hitungan Luhut, saat ini jumlah BUMN dan anak usaha BUMN mencapai sekitar 700 perusahaan.
Oleh karena itu, Luhut mengaku telah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera membenahi BUMN. Salah satu solusi yang ditawarkan ke Presiden Jokowi adalah dengan merestrukturisasi atau menjual BUMN.
"Saya bilang ke Presiden, ini tidak sehat," ujarnya, Selasa (26/9), dilansir Kontan.
Tak butuh waktu lama, usulan Luhut ke Presiden Jokowi langsung direspon positif.
Dilansir Kompas, Presiden Joko Widodo memerintahkan BUMN untuk menjual proyek infrastrutktur yang sudah rampung dibangun kepada swasta.
"Saya sudah perintahkan kepada BUMN, kalau sudah membangun jalan tol, sudah jadi, segera dijual," ujar Jokowi di dalam acara Musrenbang Nasional 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta Pusat, Rabu (26/4/2017).
Jokowi menyebut pola bisnis tersebut dengan sekuritisasi. Pola itu dilakukan supaya BUMN mendapatkan dana segar untuk bisa membangun proyek infrastruktur lainnya dengan cepat.
Jokowi mencontohkan sebuah proyek tol yang menghabiskan Rp 10 triliun. Setelah proyek rampung, BUMN menjual jalan tol itu kepada swasta dengan harga yang lebih tinggi.
"Bangunnya Rp 10 triliun, jualnya Rp 30 triliun. Jadi bisa membangun lagi di tempat lain. Memang harus seperti itu," ujar Jokowi.
Jokowi mengatakan, kepemilikan proyek infrastruktur adalah pola bisnis kuno.
"Dulu, BUMN kita itu senangnya memiliki. Kalau sudah bangun lalu jadi, harus dimiliki. Setiap bulan kita dapat income dari proyek itu. Itu sudah kuno," ujar Jokowi.
"Ingat, negara kita saat ini membutuhkan jalan-jalan di provinsi lain, di luar Pulau Jawa. Kalau tidak ada sekuritisasi, tidak akan jalan pembangunan infrastruktur itu," lanjut dia.
Jokowi meyakini dalam kurun waktu tertentu mendatang, BUMN yang sudah terlebih dahulu mendapat untung besar bisa dengan mudah membeli proyek infrastruktur yang pernah dijualnya ke swasta tersebut.
[hrk]