www.gelora.co - Pertemuan Gubernur Papua Lukas Enembe dengan Kapolda Sumatera Utara Irjen Paulus Waterpauw, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan dan Kapolri Tito Karnavian, di kediaman Ka BIN, layak dipertanyakan.
Penegasan itu disampaikan Direktur Rumah Amanat Rakyat, Ferdinand Hutahaean. Mantan relawan Joko Widodo di Pilpres 2014 ini membeberkan sejumlah kejanggalan yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut.
"Bila pertemuan itu benar untuk membahas keamanan Papua, mengapa Kapolda Papua Irjen Boy Rafli Amar sebagai penanggung jawab keamanan Papua tidak ikut serta?" tanya Ferdinand Hutahaean (18/09).
Ferdinand mempertanyakan kehadiran Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Paulus Waterpau yang justru hadir dalam pertemuan tersebut, padahal bukan kewenangan mengamankan wilayah Papua. "Apa kaitannya Kapolda Sumatera Utara Irjen Paulus Waterpau hadir dalam pertemuan itu? Dan mengapa harus foto ‘salam komando’ dengan Lukas Enembe?" tanya Ferdinand.
Kata Ferdinand, jika membahas keamanan Papua, mengapa yang menjadi tuan rumah Kepala Budi Gunawan? "Bukankah BIN tugasnya menyuplai informasi dan rekomendasi serta perkiraan kepada Presiden sebagai user? Mengapa juga tidak ada undangan resmi secara formal?" kata Ferdinand.
Menurut Ferdinand, jika membahas keamanan Papua, mengapa tuan rumahnya bukan Kapolri atau Menkopolhukam yang mengkordinasi antar lembaga? Di mana, BIN dan POLRI berada di bawah kordinasi Menkopolhukam.
Tak hanya itu, kata Ferdinand, adanya informasi yang beredar menyatakan bahwa Lukas Enembe berada dalam tekanan untuk menandatangani belasan butir pernyataan, yang salah satunya kewajiban mengamankan Jokowi di 2019 dan mengamankan PDIP di 2019, belum terjawab sama sekali.
Isu Lukas Enembe di bawah tekanan, menurut Ferdinand, justru menjadi titik fokus publik, karena akan menjadi kemunduran demokrasi jika benar. Demikian juga tentang informasi yang beredar, yaitu membarter kewajiban tersebut dengan penghentian perkara yang dituduhkan kepada Lukas Enembe dan tambahan kewajiban menerima Irjen Paulus Waterpau sebagai bakal calon Wakil Gubernur Papua (yang akan dipasangkan dengan Lukas Enembe pada Pilkada serentak 2018), juga belum terjawab.
"Mungkin saja informasi tersebut hanya rumor atau isu, tapi mungkin juga bahwa hal tersebut benar adanya. Maka itu kita mencoba mengais kejujuran dari para pihak yang hadir dalam pertemuan tersebut," pungkas Ferdinand.
Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Hubungan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Rikwanto membenarkan pertemuan antara Kapolri, Kepala BIN, Kapolda Sumatera Utara dan Gubernur Papua Lukas Enembe.
Rikwanto mengungkapkan, pertemuan itu dilakukan guna pendekatan kultural untuk antisipasi konflik di Papua. Apalagi tahun 2018 mendatang, Papua akan menggelar Pilkada. Untuk itu, kata Rikwanto, dipandang perlu dilakukan konslidasi terutama menyangkut dengan aspek keamanan.
"Beberapa kali catatan konflik horizontal yang terjadi di Papua karena dampak dari Pilkada 2017 seperti di Lany Jaya, Intan Jaya dan Puncak Jaya. Pertemuan antara Kapolri, Kapala BIN, Gubernur Papua Lukas Enembe dan Irjen Paulus Waterpauw, selaku putra daerah Papua adalah untuk mencari solusi terkait pencegahan, penanganan dan antisipasi konflik horizontal," kata Rikwanto seperti dikutip viva (16/09). [itoday]