www.gelora.co - Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia) mengatakan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang dicanangkan Pemerintah melalui Bank Indonesia sejak Agustus 2014 akan menimbulkan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap 20.000 pekerja tol di Indonesia.
"Pada Oktober 2017, GNNT akan menyasar industri jalan tol di mana Pemerintah akan memaksakan pemberlakuan 100% gardu tol otomatis dan hanya menerima pembayaran non tunai/elektronik. Ribuan gardu tol yang selama ini dioperasikan oleh manusia akan berganti dengan mesin. Sehingga puluhan ribu pekerja diperkirakan ter-PHK dan akan kehilangan pekerjaannya," ujar Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) Mirah Sumirat dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (14/9/2017).
Dia mengatakan, kondisi ini sangat ironis di saat masih ada 7,7 juta pengangguran dan justru Pemerintah yang mengeluarkan regulasi yang berpotensi menimbulkan jutaan pengangguran baru.
"Ada kejahatan kemanusiaan atas nama otomatisasi jalan tol. Akan ada lima nyawa yang akan hilang yaitu pekerja, istri dan ketiga orang anak," kata Mirah.
Saat ini, lanjutnya, PT Jasa Marga dan perusahaan jalan tol lainnya semakin gencar membangun gardu tol otomatis.
Terkait tudingan bahwa pekerja gardu yang menyebabkan kemacetan di gerbang tol, dia mengatakan bahwa tudingan itu tidak benar.
"Kemacetan gerbang tol disebabkan tiga hal pertama, volume kendaraan meningkat sedangkan jalur tol tidak nambah. Kedua, antara jalur keluar tol dengan jalur arteri itu dekat. Ketiga, kendaraan truk itu penyumbang terbesar karena dia bergerak lamban," kata dia.
Selain itu, setiap pekerja gerbang tol mempunyai standar pelayanan minimum yaitu bersikap jujur, ramah dan cepat.
"Cepat itu pekerja tol harus melayani setiap yang mau masuk gerbang gardu itu tiga sampai empat detik, kalau lebih dari itu akan dikenakan penalti. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa pekerja gardu tol melayaninya antara 15 detik," kata dia.
Mirah juga mengingatkan masyarakat untuk kritis karena pemilik dan pengguna kartu e-toll, tanpa sadar sesungguhnya telah diambil paksa uangnya oleh pihak pengelola jalan tol dan oleh bank yang menerbitkan kartu e-toll.
Mirah mencontohkan apabila masyarakat membeli kartu e-toll seharga Rp50.000 sesungguhnya hanya mendapatkan saldo sebesar Rp40.000.
"Ke mana selisih uang yang Rp10.000? Konsumsen dipaksa untuk merelakan kehilangan dananya, bahkan sebelum kartu e-toll digunakan untuk transaksi," ujarnya.
Dia menambahkan belum lagi dana saldo e-toll yang mengendap di bank karena tidak dipergunakan oleh pemilik kartu, yang kemudian dapat diputar oleh bank untuk kepentingan bisnisnya.
"Bayangkan, berapa triliun dana masyarakat yang akan diambil paksa dari sistem 100% GNNT dan gardu tol otomatis (GTO) ini?," pungkas dia. [okz]